Sejumlah anggota dan pimpinan Fraksi PAN hadir dalam pertemuan ini. Bahkan tokoh senior PAN yang kini Wakil ketua MPR AM Fatwa juga tampak hadir.
Dalam pertemuan ini, sejumlah pengurus PP Muhammadiyah termasuk ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Din Syamsuddin menerima tamunya dari Fraksi PAN DPR. Pertemuan ini juga menyinggung situasi beberapa hari terakhir termasuk adanya sentilan pemerintah terhadap elit politik yang pernyataannya dianggap memprovokasi penolakan investor asing di pertambangan, terutama terkait PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua.
Pada kesempatan ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah kecewa dan menyesalkan adanya upaya memojokkan Amien Rais dalam kaitan terjadinya aksi unjuk rasa di Abepura yang menewaskan empat anggota Brimob dan satu anggota TNI.
PP Muhammadiyah menilai, upaya mengaitkan Amien dengan aksi penentangan terhadap investor asing di pertambanagan dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan di masyarakat.
"Diharapkan pemerintah membuka diri dan tidak alergi kritik. Adanya kritik harus dimaknai sebagai harapan dari masyarakat. "Sebaiknya polemik masalah ini dihentikan saja," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syansuddin usai silaturahmi Fraksi PAN dengan Muhammadiyah ini.
Din mengharapkan agar budaya saling tuduh tidak dikembangkan di masyarakat. Pihaknya khawatir kalau kecenderungan ini terus berkembang, maka bangsa ini akan sulit untuk bangkit.
Kalau ada figur di masyarakat yang punya pandangan kritis, kata Din, mestinya tidak dipandang sebagai tindakan anti-pemerintah. Muhammadiyah sebagai bagian masyarakat madani, juga akan terus menyampaikan kritik maupun dukungan terhadap pemerintah.
"Kalau baik dan benar, kita dukung. Kalau tidak baik, menyeleweng, kita akan kritik," katanya. Sikap ini harusnya dimaknai sebagai sikap loyal kritik. Sikap ini sangat dibutuhkan pemerintah.
Tindakan Hukum
Penasihat Fraksi PAN DPR AM Fatwa, mengatakan keluarga besar PAN belum berencana mengambil tindakan atas upaya mempojokkan Amien Rais. Tapi kalau nanti tudingan ini ditindaklanjuti dengan proses hukum, maka mereka juga akan mengambil tindakan hukum.
"Tudingan itu baru disampaikan kepada pers sehingga kami menyikapinya juga baru lewat pers," kata Fatwa.
Disinggung tentang pertemuan Muhammadiyah dengan Fraksi PAN ini merupakan bentuk sikap merapatkan barisan, Din membantahnya. Kata Din, pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan tudingan kepada Amien Rais maupun kasus Cepu dan Freeport. "Pertemuan ini merupakan sesuatu yang otomatis," kata Din.
Dia menjelaskan, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah memandang penting faktor politik terutama dalam pengambilan keputusan di legislatif. Karena itu, Muhammadiyah merasa perlu kerja sama dengan fraksi-fraksi di DPR. Apalagi dengan PAN, yang para pengurusnya sebagian berasal dari kalangan Muhammadiyah.
"Kita berharap PAN bisa jadi instrumen perjuangan Muhammadiyah. Kita harapkan pertemuan ini akan bisa berlanjut dalam kebersamaan yang lebih konkrit," katanya. (*/lpk)