HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Ketua Tim Hutan Lindung Komisi IV DPR Azwar Chesputra mengatakan PT Perhutani, BUMN milik Departemen Kehutanan, yang melakukan penggundulan hutan-hutan di Pulau Jawa, secara tidak langsung harus bertanggung jawab atas terjadinya banjir bandang di Trenggalek Jawa Timur.

"Komisi IV DPR sudah berkali-kali mendesak PT Perhutani untuk merehabilitasi hutan-hutan di Jawa, tapi selalu dijawab tidak ada dana untuk melakukan rehabilitasi hutan-hutan yang kritis," kata Azwar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/04).

Menurut dia, banjir bandang di Trenggalek Jawa Timur yang menewasakan 16 jiwa dan menghancurkan ratusan rumah penduduk itu disebabkan oleh kondisi hutan-hutan di Jawa Timur yang kian kritis.

"Baik hutan lindung maupun hutan produksi yang dikelola Perhutani saat ini sudah kritis kondisinya. Perhutani hanya berorientasi pada kepentingan ekonomis. Penebangan terus dilakukan sementara rehabilitasi atas hutan yang kritis itu gagal dilaksanakan," katanya.

Menurut Azwar, keterbatasan dana untuk pemulihan hutan kritis di Jawa Timur itu harus dicari solusinya sesegera mungkin. "Deptan sudah menjanjikan dana Rp 80 miliar untuk pemulihan hutan kritis yang ditangani Perhutani. Masalahnya, tidak ada payung hukum untuk melegitimasi dalam menggunakan dana Departemen bagi BUMN itu.

"Kalau mau, sebetulnya bisa dibuatkan Keppres yang melegalkan dana Deptan untuk aktivitas rehabilitasi hutan kritis di Jawa oleh Perhutani," kata Azwar.

Azwar juga menyesalkan kinerja Perhutani yang terlalu mengeksploitasi hasil hutan di Jawa tanpa mengembalikan kondisi hutan seperti sebelumnya. "Pohon-pohon yang ditebangi Perhutani selama ini adalah pohon yang berusia sekitar 40 tahun. Itu bukan pohon yang ditanam oleh Perhutani. Jadi Perhutani menikmati hasil yang bukan berasal dari penanaman pohon hutan oleh Perhutani sendiri," katanya.

Komisi IV DPR, kata Azwar, akan mendesak Perhutani untuk tidak lagi mementingkan keuntungan ekonomis dalam mengelola hutan-hutan di Jawa, yang selama ini terbukti kurang diperhitungkan kerusakan ekologisnya.

"Jika tak ada perubahan orientasi dalam pengelolaan hutan di Jawa oleh Perhutani, banjir bandang seperti di Trenggalek bisa dipastikan adakan datang lagi. Dan yang jadi korban adalah masyarakat di wilayah seputar sungai-sungai besar. Ini harus dicegah," demikian Azwar. (*/lpk)