MoU itu ditandatangani Presdir Olimar, perusahaan importir rotan dan perdagangan, Andrey Zubkov dan Presdir PT Fajar Sarana Bersama, Suryo Susilo sebagai perwakilan Indonesia dalam forum bisnis Indonesia-Rusia di kantor BKPM, Jakarta, Jumat (28/04).
Dubes Rusia untuk Indonesia, Mikhail Bely berharap agar hubungan dan kontak dagang yang telah terbentuk selama kunjungan di Bandung dan Jakarta dapat direalisasikan.
"Kami ingin hubungan kedua negara bukan hanya hubungan perdagangan, namun juga kemitraan. Apalagi, nilai perdagangan kita masih jauh di bawah kemampuan dan potensi yang ada."
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Rusia, Susanto Pudjomartono mengatakan, forum bisnis yang diikuti 23 pengusaha dari 14 perusahaan di Rusia ini merupakan pertemuan kedua setelah yang pertama di Kaltim dan Jakarta pada 2005.
Perusahaan yang tergabung dalam delegasi investasi dan perdagangan Rusia antara lain bergerak di bidang energi, telekomunikasi, otomotif, pertambangan, keuangan, dan perdagangan.
Susanto berharap peningkatan perdagangan dan investasi yang ditargetkan mencapai US$1 miliar dalam dua tahun ke depan, disertai dengan proses alih teknologi.
Saat ini, menurut dia, Rusia memiliki potensi yang besar untuk berinvestasi karena mereka memiliki cadangan devisa yang besar.
"Cadangan devisa mereka antara US$300-US$400 miliar. Di samping itu, mereka juga punya dana stabilisasi dari keuntungan fluktuasi harga minyak dunia sekitar US$52 miliar," katanya.
Meski demikian, hubungan Indonesia dan Rusia masih mengalami hambatan dari segi pembayaran karena pihak Rusia tidak terbiasa dengan sistem L/C, katanya.
Sedangkan Deputi ketua promosi investasi BKPM, Darmawan Djajusman, mengatakan selama ini Rusia telah menanamkan modalnya di beberapa daerah, seperti Jakarta tiga proyek senilai US$100 ribu, Bali tiga proyek (330 ribu dolar), dan Kalbar satu proyek (12,8 juta), serta Sulsel satu proyek senilai US$530 ribu.
Darmawan memaparkan kesempatan investasi di Indonesia yang mungkin menarik untuk pengusaha Rusia, antara lain bidang perikanan, pertambangan, otomotif dan elektronik, infrastruktur, jasa TI dan permesinan.
Ia menyarankan para pengusaha Rusia yang belum berpengalaman berinvestasi di Indonesia agar mencari mitra sebelum menanamkan modalnya di Indonesia.
"Investasi di Indonesia tidak ada kewajiban untuk divestasi. Selain itu, tidak ada nilai minimum investasi, tetapi disesuaikan dengan studi kelayakannya," katanya.
State Credit
Sementara itu, Direktur Eropa Tengah dan Timur Deplu, Hamirzan Pohan, mengatakan pemerintah Rusia sepakat untuk mengucurkan state credit sebesar satu miliar dolar untuk berbagai proyek pertahanan, antara lain pembelian alat utama sistem pertahanan Indonesia (Alitsista).
Kredit yang berbunga rendah antara 2-3% dengan jangka waktu pembayaran 15-20 tahun itu akan dikucurkan setelah pemerintah berkonsultasi dengan parlemen.
Menurut Pohan, Rusia memang memiliki skema state credit yang diberikan kepada negara lain yang bersedia membeli barang-barang produksinya dalam jumlah yang besar.
"Persyaratan dan kondisi dalam pemberian kredit itu lebih baik dari pada menggunakan kredit ekspor."
Pohan mengatakan saat ini memang baru proyek pertahanan yang dibicarakan oleh pemerintah kedua negara, tetapi dia yakin Rusia akan bersikp fleksibel terhadap proyek lain yang ditawarkan. Kerjasama pertahanan yang dibiayai dengan state credit itu dalam bentuk produksi bersama, perawatan, dan penjualan alat pertahanan.
MoU mengenai kerjasama pertahanan tersebut, katanya, akan ditandatangani di Moskow karena perundingan mengenai harga belum dilakukan. (*/lpk)