HOME » BERITA » POLITIK NASIONAL

Kapanlagi.com - Menteri Hukum dan HAM Dr Hamid Awaludin mengatakan, Indonesia meratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyangkut hak asasi manusia (HAM), sosial dan budaya.

"Dengan demikian secara hukum Indonesia sudah terikat untuk menerapkan dan melaksanakan HAM menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat," kata Menteri Hamid Awaludin di Sanur, Rabu.

Ia mengatakan hal itu ketika membuka Rapat Koordinasi Regional Wilayah Bali dalam rangka Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009.

Pelaksanaan HAM tidak ada kaitan dengan politik maupun kebijakan pemerintah atau negara, namun menjadi suatu keharusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"HAM ke depan tidak tertutup kemungkinan bertema budaya, karena ham berkembang seiring dengan budaya yang dianut masyarakat setempat," kata Menteri Hamid Awaludin.

Di hadapan 75 peserta yang terdiri atas utusan bupati/walikota se Bali, Ketua DPRD, Ketua Bappeda, panitia Ranham Propinsi Bali serta jajaran Kanwil Departemen Hukum dan Ham Bali, ia mengharapkan, jajaran pemerintah Propinsi Bali melakukan langkah kongkrit dalam pelaksanaan HAM.

Kegiatan nyata yang dilakukan tersebut antara lain penanganan anak-anak terlantar, anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan di lautan lepas sehingga tidak menikmati pendidikan.

Demikian pula di daerah pegunungan antisipasi terhadap tanah longsor dan melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah strategis yang rentan terhadap pelanggaran HAM.

"Pelanggaran HAM bisa terjadi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga perlu antisipasi dan kewaspadaan sehingga pelanggaran itu dapat dihindari," harap Menteri Hamid Awaludin. (*/cax)

KOMENTAR PEMBACA