HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Pemerintah Jerman melalui program kerjasama GTZ Jerman dengan pemerintah Indonesia, akan memperluas kerjasama dengan semua kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), selama sepuluh tahun ke depan.

Program kerja tersebut dalam bentuk proyek dukungan pelaksanaan desentralisasi (Advisory Service Suport for Decentralization-ASSD) dan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Local Governance-GLG), kata Ketua Tim Leader GTZ GLG, Dr. Manfred Poppe, di Kupang, Kamis (13/07).

Dia mengemukakan hal itu, dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, untuk membicarakan kelanjutan program GTZ di NTT.

Program kerjasama antara GTZ Jerman dengan pemerintah Indonesia di NTT selama ini, hanya berlangsung di tiga kabupaten yakni Alor, Ende dan Sumba Timur.

"Untuk sepuluh tahun ke depan (2006-2016), akan ada program kerjasama baru antara GTZ Jerman dengan pemerintah RI, yang dilaksanakan di 16 kabupaten/kota di NTT," katanya.

Program ini, kata dia, untuk memastikan bahwa pemerintah propinsi/kabupaten/kota dapat menjalankan fungsinya dengan baik yang dimulai dengan perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik.

Pelayanan publik ini, termasuk pengelolaan resiko geologi, sekaligus menciptakan keterkaitan dengan kerangka desentralisasi dan meningkatkan koherensi antara kebijakan umum dan sektoral, katanya.

Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengatakan pemerintah dan rakyat NTT menyampaikan rasa rasa terimakasih, karena pemerintah Jerman telah dengan tulus hati ikut memikirkan kelanjutan pembangunan di NTT.

Dia mengatakan, program yang ditawarkan iini sangat sesuai dengan kebutuhan, baik berupa pelatihan maupun rumusan kebijakan-kebijakan yang tentunya sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat NTT.

Khusus untuk penanggulangan bencana alam dan mitigasi resiko geologi, Wagub mengharapkan agar ada panduan penanganan bencana alam dan mitigasi geologi yang dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ini penting agar, pemerintah provinsi sampai ke kabupaten dapat memahami pola penanggulangan bencana, apabila terjadi resiko bencana geologi, katanya. (*/lpk)