HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali mempersoalkan keikutsertaan Indonesia dalam ajang Miss Universe 2006 di Los Angeles, Amerika Serikat, mengingat kontes tersebut hanya menekankan pada kecantikan dan keindahan tubuh wanita semata.

"MUI menolak karena pertama penekanannya kepada kecantikan dan keindahan tubuh. Itu terlihat pada penampilan calon-calon Miss Universe itu. Kedua, pakaian yang dikenakan para kontestan sama sekali ditolak oleh MUI," kata salah satu Ketua MUI Amidhan di Jakarta, Selasa.

Namun demikian, kata Amidhan, MUI tidak akan mengeluarkan fatwa karena menganggap fatwa tentang pornografi dan pornoaksi yang pernah dikeluarkan MUI sudah cukup.

Putri Indonesia 2005 Nadine Chandrawinata mengikuti ajang Miss Universe 2006. Tahun ini merupakan kali kedua Indonesia mengirimkan wakilnya ke ajang yang sering mengundang kontroversi tersebut, karena salah satu penilaian mengharuskan kontestan mengenakan baju renang.

Tahun lalu, Putri Indonesia 2004 Artika Sari Devi berhasil menembus posisi 15 besar dalam ?event? internasional yang waktu itu digelar di Thailand.

Menanggapi hal itu, Amidhan yang juga anggota Komnas HAM itu mengatakan, beberapa waktu lalu Wardiman Djojonegoro sebagai Ketua Yayasan Puteri Indonesia pernah mengemukakan tentang penyelenggaraan Miss Universe tersebut.

Pendapat MUI pada waktu itu intinya menolak `Miss Universe dengan cara-cara seperti yang dilakukan sekarang ini.

"Kenapa tidak dilakukan misalnya dengan penyelenggaraan yang tidak menekankan kepada kecantikan dan keindahan tubu, tetapi lebih kepada kemampuan, kecerdasan dan spirit sebagai manusia yang bermoral dan bertaqwa," katanya.

Amidhan menyebutkan, jika penyelenggaraan masih mengharuskan peserta memakai baju renang maka pihaknya tentu saja akan mempersoalkan lagi hal itu.

Tutup majalah Playboy

Sedangkan menanggapi masih beredarnya majalah Playboy Indonesia, Amidhan berharap agar pemerintah bertindak tegas dengan menutup kantor majalah tersebut karena redaksinya dinilai sudah menantang kewibawan pemerintah.

"Pertama, Kapolda Metro Jaya yang lama telah meminta agar tidak boleh ada lagi penerbitan majalah Playboy tetapi ternyata tetap hadir. Kedua, penerbitan pertama dan kedua saja diprotes, apalagi yang ketiga yang lebih vulgar," katanya.

Amidhan menduga ada kekuatan tertentu di balik penerbitan majalah Playboy tersebut karena pemerintah terlihat "sangat tidak berdaya".

"Saya imbau kepada pengelolanya untuk bisa menyadari dan nuraninya supaya tergugah bahwa kita dalam musibah beruntun, kemudian kita belum beranjak dari kondisi kemiskinan. Dan kepada seluruh gubernur dan Kapolda di seluruh provinsi, kiranya dapat menangkap imbauan MUI ini dan mempunyai sikap yang sama," katanya. (*/lpk)