HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Pengurus MUI Maluku, Juni Tamsil Kilwong mendesak pemerintah Indonesia agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (AS) karena dinilai membantu Israel dalam agresi militer ke Lebanon dan Palestina.

"Kami minta hubungan diplomatik harus diputuskan dengan AS karena memanfaatkan hak vetonya sehingga PBB tidak bisa mengeluarkan resolusi untuk menghentikan perbuatan biadab Israel," katanya di Ambon, Kamis (10/08).

AS juga dituding sebagai pelanggar HAM terberat dengan membiarkan Israel membombardir Lebanon dan Palestina sehingga berjatuhan korban warga sipil yang tidak bersalah.

MUI Maluku, Gerakan Pemuda Islam(GPI) dan Ormas Islam lainnya di Maluku, kata Kilwong, mendesak PBB harus memenuhi tuntutan menghentikan agresi militer Isarel.

"Kami telah menggalang kekuatan di Maluku yang nantinya disatukan dengan berbagai komponen Islam lainnya di tanah untuk melawan tindakan biadab Israel," katanya.

Lelbih kurang 100 mujahid telah menyatakan kesediaan untuk diberangkatkan ke Lebanon dan Palestina guna mendukung perjuangan melawan Israel.

"Tidak ada pendaftaran. Namun, niat berjihad itu adalah panggilan hati nurani membela kemanusiaan dari "angkara murka" agresi Israel yang pastinya didukung AS sebagai negara adidaya," kata Kilwong.

MUI Maluku, GPI dan Ormas Islam --untuk memprotes aksi agresi Israerl ke Lebanon dan Palestina-- telah melaksanakan demonstrasi dan orasi damai di Ambon, kemarin (Rabu-red).

Uskup Diosis Amboina, Mgr.P.C. Mandagi sebelumnya telah mengecam aksi agresi Israel ke Lebanon dengan menilainya sebagai perbuatan biadab terhadap sesama manusia.

"Saya tegaskan biadab karena perbuatan tersebut mengorbankan sesama manusia hanya demi kekuasaan dan kepentingan politik," katanya.

Mandagi mengatakan harus ada genjatan senjata yang ditindaklanjuti dengan dialog agar manusia tidak bersalah jangan bertambah menjadi korban sia-sia.

"Negara-negara di luar Israel, Lebanon, dan Hezbolah jangan jadi provokator agar kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia tidak berkelanjutan," katanya.

Khusus untuk sikap pemerintah Indonesia, Mandagi memandang kebijakan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono sangatlah tepat dengan memberikan tekanan politik agar dilakukan genjatan senjata.

"Langkah Indonesia strategis dan menunjukkan bahwa kita tidak "tutup mata" dari kenyataan sesama manusia yang menderita di kawasan Timur Tengah," katanya. (*/lpk)