SHOWBIZ
|
BERITA
|
RAGAM
|
SELEB, MUSIK & FILM
|
KOMUNITAS
|
KARTU UCAPAN
|
KAMUS
|
WALLPAPER
|
MOBILE
"Kalbar sangat rentan sekali terhadap perdagangan Perempuan dan anak, mengingat daerahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, oleh sebab itu kalau tidak diantisipasi sejak sekarang, maka Kalbar sebagai daerah pemasok Trafficking keluar negeri," kata Dewi Hughes, kepada wartawan di Pontianak, Senin (14/08).
Ia mengatakan, dengan luas daerah perbatasan yang mencapai 800 kilometer dan terdapat ratusan jalan tikus (jalan pintas-red), sehingga sangat memungkinkan sekali terjadi praktek penjualan perempuan dan anak.
Praktek para Trafiker (sebutan orang yang menjual perempuan dan anak), selalu mengincar buruh migran yang masuk ke Malaysia dengan data yang tidak benar pada paspornya atau pada mereka yang masuk secara ilegal, dengan cara mengancam korban bahwa mereka akan diserahkan pada pihak keamanan, jika mereka tidak melakukan apa yang trafiker mau.
Hughes menyerukan Walikota dan Bupati di Kalbar agar segera membentuk gugus tugas di daerah dalam memerangi praktek trafficking, melalui aksi membangun kesadaran, penyediaan layanan bagi korban trafficking, menegakkan hukum bagi pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya.
"Saya juga menyerukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, mengalokasikan sumber daya yang serius dan anggaran dalam upaya penghapusan bentuk perbudakan modern ini, semakin hari kita menunda, semakin hari Trafiker merajalela melakukan kejahatannya, seolah-olah ia kebal hukum," katanya.
Wakil Gubernur Kalbar, Laurensius Herman Kadir, mengatakan, telah mendorong jajarannya untuk terus secara agresif menghentikan pelaku perdagangan manusia, yang secara terus-menerus melakukan kejahatan memperdaya perempuan dan anak-anak ke dalam situasi kerja yang mirip perbudakan atau prostitusi seks secara paksa.
Ia mengatakan, salah satu penyebab maraknya praktek trafficking, juga sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Karena kebanyakan korban yang dijual ke negara tetangga tersebut memang tingkat pendidikannya yang begitu rendah, oleh karena itulah, kalau praktek itu mau dibasmi, maka SDM mesti ditingkatkan dahulu. (*/rit)
