HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Persoalan perbatasan negara dengan negara Australia, sejauh ini belum mencapai titik yang memuaskan yang antara lain ditandai dengan klaim atas Pulau Pasir sampai hari ini belum juga tuntas.

Nelayan Indonesia juga tidak pernah berhenti melaut ke Pulau Pasir, meskipun ancaman dan penangkapan terus dilakukan oleh pihak pemerintah Australia, kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Piet A. Tallo, SH, di Kupang, Kamis (17/08).

Dia mengemukakan hal itu dalam pidatonya pada upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI-61 RI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berlangsung di alun-alun rumah jabatan Gubernur NTT.

Ini berarti, kata Gubernur Tallo, penyelesaian masalah perbatasan di Celah Timor menjadi persoalan tersendiri untuk ditangani ke depan.

Dalam hubungan dengan Timor Timur, Gubernur mengatakan, telah terjalin hubungan ketatanegaraan yang baik dengan menghormati kedaulatan masing-masing teritori, yang dibangun atas dasar saling pengertian berdasarkan hukum internasional.

Menurut dia, penutupan daerah perbatasan untuk mengantisipasi gelombang pelintas batas ternyata efektif untuk mencegah meluasnya persoalan konflik domestik di Timor Timur beberapa waktu lalu.

"Persahabatan antara pemerintah dan rakyat NTT dengan negara tetangga terus dikembangkan dalam prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan dan kita bersyukur karena gejolak domestik di Timtim telah dapat dikelola dengan bijaksana," katanya.

Dalam kaitan dengan pengamanan pulau terluar, Gubernur mengatakan, untuk mengamankan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah diambil langkah pengamanan terhadap lima pulau terluas di Nusa Tenggara Timur, melalui peraturan pemerintah nomor:58 tahun 2005.

Ke-lima pulau yang dalam pengamanan itu yakni Pulau Batek dan Dana di Kabupaten Kupang, Pulau Ndaba di Kabupaten Rote Ndao, Pulau Mengkudu di Selura Kabupaten Sumba Timur dan Pulau Alor di Kabupaten Alor.

Ke depan, kata Gubernur Tallo, semua pulau terluar dan daerah perbatasan akan menjadi perhatian pemerintah untuk dikembangkan.

Gubernur menambahkan, pemerintah daerah telah membuat kebijakan pengembangan pulau-pulau terluar melalui pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sistem pertahanan dan keamanan, pengembangan ekonomi.

Disamping program-program pembangunan yang mencakup pembangunan sumber daya manusia (SDM), pengembangan kelambagaan, sarana dan prasarana. (*/lpk)