HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Paulus Purwoko mengatakan, latihan militer warga sipil dalam rangka bela negara diperbolehkan, namun bukan untuk tujuan dikirim ke tempat konflik di negara lain seperti di Lebanon dan Palestina.

"Latihan bela negara boleh tapi ada kriteria tersendiri, " kata Purwoko di Jakarta, Kamis (17/08).

Ia mengatakan, pelatihan militer warga sipil untuk diberangkatkan ke Lebanon tidak ada aturannya.

Purwoko menyatakan hal itu menanggapi keinginan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang akan meminta kepada TNI dan Polri agar bersedia memberikan pelatihan militer kepada para relawan jihad yang siap berangkat ke Lebanon dan Palestina.

"Sebagai warga negara, kita ingin mendapat hak untuk memiliki keahlian militer tersebut untuk mendukung perjuangan rakyat Lebanon dan Palestina. Karena itu , kita perlu transparan dan secara terbuka meminta bantuan itu," kata juru bicara MMI, Fauzan Al Anshori yang dihubungi dari Jakarta, awal pekan ini.

Menurut dia, MMI DKI Jakarta akan membuat surat permintaan resmi kepada TNI dan Polri agar bersedia memberikan pelatihan militer kepada sedikitnya 500 anggota laskar MMI siap berjihad di Palestina dan Lebanon.

Fauzan mengakui, para relawan Mujahidin tidak mempunyai keterampilan menggunakan persenjataan militer dan peralatan tempur lainnya sehingga perlu pelatihan khusus.

Namun, Fauzan mengatakan, hingga saat MMI belum melakukan pembicaraan mengenai hal itu baik dengan pihak TNI maupun Polri

Purwoko mengatakan, Polri memahami munculnya rasa solidaritas sebagian rakyat Indonesia kepada rakyat Lebanon namun ungkapan itu hendaknya bukan diwujudkan dengan cara mengirimkan orang untuk terjun ke arena konflik.

"Dalam berbagai kesempatan, Kapolri (Jenderal Pol Sutanto) telah meminta agar bentuk solidaritas itu diwujudkan dengan aksi kemanusiaan. Menggalang dana, obat dan bantuan kemanusian lain merupakan bentuk rasa solidaritas," katanya.

Ia mengatakan, Polri tidak bisa melarang seseorang untuk pergi ke luar negeri termasuk ke Lebanon sehingga Polri hanya bisa mengimbau untuk tidak ada pengiriman laskar untuk ikut berperang di sana.

Dikatakannya, Polri tetap mendukung langkah pemerintah yang akan menempatkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kendati begitu, Polri tidak mempersiapkan personil untuk bergabung dalam misi perdamaian yang akan diemban oleh pemerintah Indonesia. (*/lpk)