"Jika Anda bertanya pada Rumsfeld (Menteri Pertahanan AS Donald H.Rumsfeld-red.) apakah dia bisa menjamin? Kami tidak bisa menjamin apapun yang akan terjadi di dunia ini dalam beberapa tahun ke depan," katanya.
Pernyataan itu disampaikannya menjawab pertanyaan ANTARA dalam jumpa pers yang berlangsung di rumah dinasnya yang asri di kawasan Taman Suropati Jakarta, Rabu, tentang belum adanya jaminan dari AS bahwa embargo pembelian senjata yang pernah diberlakukannya pada Indonesia antara 1999 dan 2005 tidak akan pernah lagi terulang di masa mendatang.
Menurut Duta Besar (Dubes) Pascoe, tak seorang pun dapat memberikan jaminan dan apa saja yang akan dilakukan Kongres AS.
Terlepas dari itu semua, hampir semua pihak di Washington DC saat ini berpandangan kuat bahwa hubungan bilateral Indonesia dan AS "sangat penting" dan tidak seorang pun menginginkan terjadinya kembali "pembatasan militer" pada Indonesia.
"Setiap orang ingin menghindari hal itu," katanya.
Arah hubungan bilateral kedua negara merupakan jaminan terbaik bahwa AS tidak ingin kembali adanya "pembatasan militer" terhadap Indonesia, kata Dubes Pascoe.
Embargo pembelian senjata diberlakukan AS pada Indonesia tahun 1999 dan dicabut akhir 2005.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik keputusan Washington itu dan mengatakan pencabutan embargo tersebut membuka babak baru hubungan kedua negara dan membantu memerangi terorisme.
Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip VOA, menyebut pencabutan embargo tersebut sebagai tindakan yang akan membantu Indonesia memodernisasi militernya serta meningkatkan usaha kontra-terorisme dan pertolongan bencana.
Amerika juga mengatakan Indonesia sudah mencapai kemajuan penting dalam memajukan demokrasi dalam waktu singkat.
Pengumuman itu dikeluarkan setelah sebelumnya pada 2005 Washington memulihkan program latihan militer di Indonesia dan melanjutkan penjualan peralatan pertahanan yang bukan senjata kepada Indonesia.
AS membatasi bantuan militer kepada Indonesia awal tahun 1990-an dan menghentikan semua bantuan militer tahun 1999 karena negara tersebut menuduh Indonesia melakukan pelanggaran hak azasi manusia. (*/lpk)