HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) berharap komitmen pemerintah untuk tidak melakukan praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi seperti yang dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kenegaraan.

"Kami berterima kasih dan bangga dengan sikap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkomitmen tidak ada tebang pilih dalam pemberantsan korupsi. Tapi kami berharap komitmen tersebut dibuktikan di lapangan," kata tokoh masyarakat Kukar Bambang Ainuddin ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (17/08).

Bambang menilai, komitmen pemerintah untuk tidak tebang pilih tersebut saat ini masih belum sepenuhnya terlaksana. Buktinya, kata dia, laporan masyarakat Kukar yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Kutai tentang dugaan korupsi di pemerintahan Kabupaten Kukar yang melibatkan Bupati Syaukani HR hingga saat ini belum jelas tindak lanjutnya.

"Sudah lama kami melaporkan kasus korupsi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetapi hingga kini tidak jelas tindak lanjutnya. Setiap kami tanyakan jawabannya selalu akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat," kata bekas anggota DPRD Kukar selama tiga periode tersebut.

Bambang yang juga Ketua Forum Peduli Masyarakat Kutai menjelaskan, laporan dugaan korupsi yang dilaporkan pihaknya ke KPK salah satunya terkait program Gerbang Dayaku yang dicanangkan dan dilaksanakan pemerintahan Bupati Syaukani sejak tahun 2001. Kasus itu, katanya, bukan kasus kecil karena merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Ia menjelaskan, program itu telah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengucurkan dana bantuan bagi 180 desa di kabupaten itu, masing-masing Rp2 miliar per tahun.

"Kenyataannya setiap desa hanya menerima 300 sampai 400 juta rupiah per tahun," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki yang ditanya wartawan soal laporan dugaan korupsi di pemerintahan kabupaten Kukar setelah penyampaian pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/08), tidak bersedia memberikan komentar.

"Silakan tanya deputi penindakan, pengaduan masyarakat. Saya tidak mau memberikan jawaban soal yang itu," katanya. (*/lpk)