HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Gagalnya usulan Pemkab Bojonegoro, membangun kilang minyak produksi sumur minyak Banyu Urip di Desa Mojodelik Kec. Ngasem, Bojonegoro, Jatim, dinilai Komisi A DPRD Bojonegoro, karena ada konspirasi elit politik di Jakarta.

"Ada konspirasi politik di balik batalnya pembangunan kilang minyak di Bojonegoro," tegas Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Agus Susanto Riswanto di Bojonegoro, Jum`at.

Dia memaparkan setelah rencana pembangunan kilang minyak produksi sumur Banyu Urip, gagal dibangun di Bojonegoro, akan dialihkan ke Tuban.

Padahal, menurut dia, pernah dilakukan pembicaraan dengan BP Migas dan Pemkab Bojonegoro dan mengusulkan pembangunan kilang minyak di Bojonegoro.

Di dalam forum itu, usulan Pemkab Bojonegoro untuk membangun kilang tidak mendapatkan usulan positip. "Jelas ada upaya mengalihkan kilang minyak dibangun di Tuban," ujarnya.

Sementara itu Asisten I ( Bidang Ketataprajaan ) Pemkab Bojonegoro yang ditemui terpisah mengatakan, pihaknya tengah menunggu jawaban dari Pemerintah Pusat terkait pembangunan kilang minyak di Bojonegoro.

EMOI ( ExxonMobil Oil Indonesia ) yang bertindak selaku operator bersama Pertamina, sudah memastikan tidak akan membangun kilang minyak di Bojonegoro.

Menurut General Manager EMOI, Maman Budiman, sesuai kewenangannya EMOI hanya memproduksikan sumur minyak Banyu Urip.

Selain itu, juga pengembangan sumur gas Jambaran di Desa Bandungrejo juga di Kec. Ngasem, sumur gas di Desa Cendono Kec. Padangan dan sumur minyak Cendono di Randublatung, Blora, Jateng.

"Kami tidak akan membangun kilang minyak karena tidak masuk dalam kewenangan kami, tetapi EMOI akan mendukung pendirian kilang minyak yang dilakukan investor dengan catatan pembangunannya bersamaan dengan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumur minyak Banyu Urip," demikian Maman Budiman. (*/erl)