"Setidaknya kita ingin agar BUMN dibawah kendali Pak Sugiharto tidak mengejar profit semata-mata sehingga meninggalkan misinya," kata Menpera, M. Yusuf Asy`ari saat dihubungi, Jumat.

Dia mencontohkan dua BUMN yang saat ini sangat diharapkan dalam mendorong penyediaan rumah baru bagi MBR yakni PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Perum Perumnas.

PT SMF yang semula didirikan untuk menjembatani kesenjangan perbankan dalam menyediakan dana-dana berjangka panjang yang diperuntukkan bagi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan kebijakan saat ini dikhawatirkan hanya akan bergerak kepada KPR menengah atas saja.

Hal ini karena PT SMF mengemban misi untuk mencari profit sehingga sasarannya kemungkinan kepada KPR non MBR, kalaupun ada MBR mungkin jumlahnya tidak signifikan, ucapnya.

Disamping itu, ucapnya, sampai sejauh ini undang-undang sekuritisasi sebagai pendukung belum juga diterbitkan. "Ini pada akhirnya membuat SMF ini tidak kunjung beroperasi padahal awalnya pertengahan tahun 2006 harus sudah jalan," ujarnya.

Presiden dalam pidato kenegaraannya pada APBN tahun 2007 sangat perhatian terhadap pengoperasian SMF dalam upaya mendukung pengadaan rumah bagi MBR sehingga diharapkan dalam waktu dekat dapat ditindaklanjuti.

"Saya dengar draftnya sudah sampai ditangan Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Hamid Awaludin) tinggal kemudian diajukan kepada DPR-Ri," ujarnya.

Kemudian juga soal Perumnas yang sebenarnya diharapkan sebagai penggerak pengadaan rumah bagi MBR sesuai dengan sejarahnya yang 70-80 persen bisnisnya di sektor MBR.

Namun karena dibebani dengan target profit saat ini kemampuan Perumnas dibidang rumah bagi MBR sangat kurang sekali bahkan dalam Semester I 2006 hanya terealisasi 2.000 unit saja.

Menurutnya, saat ini Perum Perumnas tak ubahnya dengan pengembang yang dalam operasinya semata-mata mencari profit padahal tahun 2004 telah diusulkan dalam upaya mensukseskan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) Perumnas sebaiknya dibawah kendali Menpera.

"Memang kita juga mengikutsertakan salah satu Deputi sebagai Dewan Pengawas tetapi mengingat kepentingannya sulit untuk dapat merealisasikan rumah bagi MBR," ucapnya.

Akibatnya sampai saat ini GNPSR sangat tergantung kepada kemampuan pengembang lainnya terutama di daerah, selama insentif yang diberikan menarik maka program berjalan namun sebaliknya jika tidak, tukas Menpera. (*/rit)