HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Menteri Pertanian Anton Apriyantono menyatakan, keputusan pemerintah untuk mendatangkan beras dari luar negeri daripada melakukan pengadaan dari dalam negeri, disebabkan Bulog hanya mampu membeli gabah petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sementara harga gabah di pasaran telah melebihi HPP.

Jika Bulog membeli gabah dengan harga di atas HPP maka pemerintah harus melakukan subsidi untuk menambahi kekurangan tersebut, sementara hal itu dinilai menyalahi aturan perundang-undangan, kata Mentan, di Jakarta, Jumat (01/09).

"Uangnya dari mana menutupi kekurangan itu. Anggaran negara tidak bisa digunakan seenaknya, ada aturannya, seperti APBNP," katanya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik harga gabah di tingkat petani untuk jenis Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp2.394,42/kg dan untuk gabah kering panen (GKP) mencapai Rp2.163,31 masing-masing lebih tinggi dari HPP yang ditetapkan pemerintah Rp2.250/kg untuk GKG dan Rp1.730 (GKP).

Selain itu jika pemerintah harus melakukan subsidi untuk pembelian gabah petani maka hal itu akan merangsang harga semakin naik, sementara harga yang berlaku sekarang dinilai sudah pas baik bagi petani maupun konsumen beras.

Anton menyatakan, kalau Bulog bisa membeli gabah petani dengan harga sesuai HPP maka pengadaan untuk cadangan beras pemerintah akan diprioritaskan dari dalam negeri, terlebih lagi pelaksanaan impor tersebut dilakukan melalui tender terbuka.

Menanggapi kekhawatiran sejumlah kalangan terutama petani bahwa keputusan pemerintah mengimpor beras sebesar 210.000 ton akan menurunkan harga gabah di tingkat petani, Anton menegaskan hal itu tidak akan terjadi karena impor beras ini hanya untuk cadangan pemerintah yang disimpan pada gudang Bulog, bukan dilempar ke pasar.

"Karena itu kekhawatiran menurunkan harga di tingkat petani kecil kemungkinannya," katanya.

Mengenai kemungkinan pemerintah menaikkan HPP guna mengantisipasi anjloknya harga gabah petani akibat masuknya beras impor, dia menyatakan, tahun ini sudah pasti tidak akan naik karena harga sudah di atas HPP.

"Untuk tahun depan belum tahu, masih akan dilihat apakah harus ada penyesuaian," katanya.

Namun demikian, menurut Anton, pada masa mendatang program beras untuk rakyat miskin (Raskin) tidak akan di kelola lagi oleh Bulog karena dengan harga gabah di tingkat petani yang terus bagus, lembaga itu akan selalu mengalami persoalan dalam pengadaan beras untuk cadangan pemerintah.

Oleh karena itu, jika raskin dilepaskan maka Bulog hanya kosentrasi pada pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang volumenya tidak sebesar untuk raskin. Selain itu lembaga tersebut lebih berfungsi hanya sebagai stabilisitor harga.

"Untuk mengurangi permasalahan yang selalu terjadi pemerintah akan mengembalikan Bulog sebagai strabilisator harga. Hanya menyimpan CBP untuk tujuan bencana dan operasi pasar," katanya. (*/lpk)