HOME » BERITA » Ekonomi Internasional

Kapanlagi.com - Para aktivis Amerika Serikat (AS), Jumat (08/09), menuduh Singapura mengikuti jejak Indonesia untuk melarang sebuah konferensi yang akan dilakukan berbarengan dengan pertemuan tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF), di Singapura.

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mengecam daftar hitam para pemrotes yang dikeluarkan di Singapura, sehari sesudah beberapa pejabat senior Bank Dunia dan IMF mengeluarkan pernyataan ketidaksetujuan mereka.

Direktur Hubungan Eksternal IMF Masood Ahmed dan rekannya dari Bank Dunia Kevin Kellems mengatakan pada Rabu (6/8), mereka sangat terkejut dan kecewa atas keputusan pemerintah Singapura yang melarang kehadiran beberapa anggota LSM.

"Meski kami menyadari dan sepakat bahwa keamanan pertemuan tersebut sangat penting, otoritas Singapura belum pernah berbagi informasi yang membuat kami menganggap pihak-pihak tersebut sebagai potensi ancaman," kata mereka.

"Pemblokiran setiap individu tersebut ke Singapura atau ke lokasi pertemuan lainnya, akan dianggap merendahkan kesepakatan dengan masyarakat."

Sekitar 20 anggota LSM yang sebelumnya telah disetujui Bank Dunia dan IMF untuk hadir pada pertemuan tahunan 19-20 September mendatang ternyata dimasukkan dalam daftar hitam tanpa penjelasan, ungkap para pemrotes.

Surat dari pejabat Bank Dunia dan IMF menggarisbawahi bahwa Singapura, sebagai tuan rumah, sebelumnya telah menyetujui pemberian akses kepada perwakilan LSM.

Namun Sameer Dossani, Direktur Eksekutif LSM "50 Years is Enough Network" yang mengkampanyekan "transformasi menyeluruh" atas Bank Dunia-IMF mengatakan kedua lembaga internasional tersebut seharusnya tidak perlu terkejut.

"Kalau Bank Dunia tertarik dengan isu akuntabilitas dan pencegahan korupsi, mengapa mereka menggelar pertemuan di sebuah `negara polisi` yang secara terang-terangan telah menyatakan akan menutup pintu bagi para pemrotes?" katanya.

Kelompok Dossani berada d iantara mereka yang menandatangani sebuah pernyataan pers yang menuduh Indonesia menggunakan kekuatan polisi terhadap unjuk rasa LSM yang biasanya dilakukan bersamaan dengan pertemuan tahunan.

Mereka mengatakan sebenarnya telah menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam mempersiapkan "International People`s Forum" (IPF), yang akan dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta ke Batam, Indonesia.

Batam terpilih setelah pihak otoritas Singapura menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan izin atas pelaksanaan konferensi IPF di Singapura.

"Semuanya telah dipersiapkan sesuai rencana hingga dua pekan lalu ketika kami mulai mengeluarkan pernyataan pers dan pemerintah Singapura langsung menekan pemerintah Batam untuk menghentikan IPF," kata Dossani.

Kelompok tersebut juga mengatakan ekonomi Batam sangat bergantung pada turis-turis Singapura, dan SIngapura merupakan investor utama Indonesia.

Pusat Informasi Perbankan (BIC), sebuah NGO yang mengkampanyekan "keadilan sosial" di negara-negara dimana Bank Dunia dan IMF berbisnis mengatakan sikap Singapura itu malah meremehkan pertemuan tahunan tersebut.

"Penolakan dari kelompok masyarakat menegaskan ironi dari pilihan Bank Dunia untuk menyelenggarakan pertemuan mereka di tempat yang represif seperti Singapura, padahal mengklaim sebagai organisasi dengan manajemen terbaik," kata Direktur Eksekutif BIC, Manish Bapna.

"Dengan penolakan hak publik atas kebebasan berbicara dan berkumpul, Bank Dunia menegaskan Singapura sebagai negara yang paling `business friendly` di dunia," katanya.

Dalam laporan tahunan pekan ini, Bank Dunia menegaskan Singapura sebagai tempat paling nyaman untuk memulai bisnis di planet ini.

Singapura telah meningkatkan tingkat keamanan mereka untuk mengamankan sekitar 16.000 delegasi dari 180 negara yang diperkirakan akan menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF.

Aubeck Kam, Direktur Operasional Kepolisian Singapura berjanji pada pekan lalu bahwa petugasnya akan melakukan cara apapun untuk menghentikan setiap tindak kekerasan. (*/rit)