HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Beras impor akan diarahkan untuk lebih banyak masuk ke wilayah Indonesia timur sesuai dengan kebutuhan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang diajukan pemerintah provinsi.

"Itu karena permintaan Operasi Pasar (OP) banyak datang dari daerah Indonesia Timur, jadi pasokan dari beras impor disebar sesuai peruntukkannya," kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Bayu Krisnamurti, usai rapat tim teknis perberasan di Kantor Menko Perekonomian, di Jakarta, Selasa (12/09).

Berdasarkan surat laporan kondisi perberasan dari 14 provinsi per 11 September 2006, delapan daerah meminta untuk dilakukan OP dengan total kebutuhan 64.024 ton. Kedelapan daerah itu adalah Aceh (1.150 ton), Riau (24.024 ton), Jambi (7.500 ton), Bali (1.000 ton), Sulawesi Utara (20 ribu ton), Sulawesi Tengah (3.000 ton), Maluku (4.000 ton), dan Irian Jaya Barat (3.300 ton).

"Itu untuk OP Oktober 2006-Februari 2007. Ada yang minta Oktober saja, ada yang minta Januari-Februari, tidak seragam," jelasnya.

Rapat yang antara lain dihadiri oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan jajaran Departemen Perdagangan lainnya, Direktur Operasi Perum Bulog, Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Perum Bulog itu antara lain menyepakati usulan perubahan jumlah muatan beras impor yang dibongkar yang ditetapkan dengan surat keputusan menteri perdagangan tanggal 4 September 2006.

Beberapa pelabuhan yang diusulkan untuk diubah jumlah muatan impor beras yang dibolehkan masuk adalah Ciwandan, Banten dari 52 ribu ton menjadi 16 ribu ton, Dumai dari 16 ribu ton menjadi 22 ribu ton, Balikpapan dari 14 ribu ton menjadi 20 ribu ton, Bitung dari 24 ribu ton menjadi 30 ribu ton.

Selain itu, tim teknis juga mengusulkan tambahan pelabuhan Biak dan Ambon untuk menjadi tujuan masuk beras impor masing-masing sebanyak 6.000 ton dan 12 ribu ton.

"Beras yang masuk melalui Ciwandan dikurangi untuk menanggapi aspirasi daerah yang meminta agar beras impor tidak merembes ke Jawa. Tapi tetap harus ada yang masuk melalui Ciwandan karena untuk melayani Bangka dan Belitung yang tidak punya pelabuhan,"jelas Bayu.

Surplus beras

Berdasarkan surat laporan kondisi perberasan dari 14 provinsi tersebut, menurut Bayu, diketahui bahwa masih ada daerah yang surplus stok beras yang bisa dimobilisasi untuk dibeli dalam rangka menambah cadangan beras pemerintah (CBP).

Bayu memaparkan total surplus beras yang ada di masyarakat yang dapat dibeli pemerintah melalui Bulog adalah 56.463 ton. Surplus beras tersebut terdapat di empat provinsi yaitu Lampung (9.439 ton), Jawa Tengah (45.960 ton), Sulawesi Utara (550 ton), dan Maluku (514 ton).

"Rapat tadi juga menyepakati untuk menegaskan kembali bahwa impor tidak menghentikan pengadaan beras dari dalam negeri. Itu terus dilaksanakan dalam bulan-bulan ke depan selama masih ada stok gabah atau beras," kata Bayu.

Untuk itu, lanjut dia, rapat tadi juga memutuskan untuk dilakukannya verifikasi laporan surplus beras oleh tim dari Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Perum Bulog.

"Informasi yang kami terima baru berdasarkan jumlah dan lokasi, belum menyangkut masalah kualitas, mutu dan harga,"ujarnya.

Bayu mengatakan tidak ada penolakan resmi dari pemerintah daerah atas rencana masuknya impor beras mulai 1 Oktober 2006 hingga 15 November 2006 itu.

"Hanya Jateng saja yang secara spesifik dalam suratnya menyebutkan tidak mau beras impor masuk ke pasar," jelasnya.

Empat belas daerah yang menyampaikan laporan kondisi perberasan di wilayahnya adalah NAD, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya Barat, Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur. (*/rit)