HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Perdana Menteri sementara Thailand yang didukung oleh junta militer Surayud Chulamont mengatakan, Jumat (06/10), bahwa kabinetnya yang terdiri dari 35 orang menteri akan siap pekan ini, namun menolak untuk mengatakan nama-nama yang dia pilih.

"Saya perkirakan semua nama menteri dalam kabinet dijadwalkan selesai jika tidak Sabtu atau Minggu," kata mantan jenderal itu kepada wartawan.

Namun dia menolak untuk mengatakan berapa jumlah menteri yang dimungkinkan akan menjabat dua posisi atau berspekulasi mengenai nama-nama yang akan masuk dalam kabinetnya, dan hanya mengatakan bahwa proses seleksi akan "berjalan sesuai prosedur".

"Saya mendengarkan semua komentar dari seluruh partai dan melakukan apa yang bisa saya lakukan, tapi saya juga sangat dibatasi oleh waktu yang singkat," kata Surayud, yang dipilih pekan lalu oleh junta militer yang menggulingkan PM sebelumnya Thaksin Shinawatra pada 19 September melalui kudeta tak berdarah.

Sejauh ini, dua tokoh di bidang perbankan telah dikonfirmasi akan bergabung dengan kabinet pimpinan Surayud, dan sejumlah bankir lainnya dilaporkan mempertimbangkan hal itu.

Pimpinan Bank Pusat Pridiyathorn Devakula, diharapkan oleh publik luas dapat menjadi Menteri Keuangan, sedangkan Pimpinan Eksekutif Bank Bangkok Kosit Panpiemras juga dilaporkan akan menerima sebuah posisi di kabinet Surayud.

Nama lain yang muncul, antara lain mantan duta besar Washington dan juru runding perdagangan Nit Pibulsongkram sebagai Menteri Luar Negeri, dan Piyasvasti Amranand, mantan Kepala Badan Kebijakan Energi Nasional sebagai Menteri Energi.

Tetapi, sejumlah kelompok menekan Surayud untuk menjauhi tokoh-tokoh yang terlibat dalam kontroversi sebelumnya, menurut media setempat, Jumat.

Harian The Nation mengutip pernyataan Saree Ongsomwang, dari Lembaga Konsumen yang mengatakan bahwa Nit gagal mendengarkan suara rakyat Thailand ketika melakukan perundingan mengenai kesepakatan perdagangan bebas Thailand-Amerika Serikat (AS).

Dia juga mempertanyakan kemungkinan masuknya nama Piyasvasti ke dalam kabinet, yang terbukti tidak populer karena kegagalannya mendorong privatisasi salah satu aset nasional Thailand terbesar, pusat energi Thailand. (*/lpk)