"Kendati semua krisis politik dan keamanan dan semua kekecewaan, Majelis Pemuka Agama Islam percaya bahwa ikut dalam pemilihan umum adalah pilihan terbaik guna menanggulangi situasi ini dengan semua keruwetannya," demikian antara lain isi suatu pernyataan.
"Telah jelas bahwa tak-adanya proses politik, kendati ada semua rintangan itu, membuat kami bahkan lebih tersisihkan dan menjadi sasaran hubungan arbitrasi yang bahkan makin tak adil dan rencana lain yang mencurigakan," katanya.
"Dewan menyeru semua pengikut, laki-laki dan perempuran, untuk datang dalam jumlah banyak dalam pemilihan mendatang anggota parlemen dan kotapraja (25 November)," katanya.
Bahrain, yang diguncang oleh gelombang kerusuhan pengikut Syiah pada 1990-an, menghidupkan kembali parlemen hasil pemilihan umum pada 2002, kendati oposisi terus keberatan dengan pembagian kekuasaan legislatif secara merata antara dewan hasil pemilihan umum dan dewan konsultatif yang diangkat.
Partai politik utama Syiah memboikot pemilihan umum lalu dalam protes terhadap direndahkannya wewenang majelis hasil pemilihan umum.
Keputusan pemimpin spiritual Syiah Bahrain itu dikeluarkan setelah Ahad pagi tersiar berita bahwa penguasai Sunni di semenanjung Teluk tersebut siap memberi hak memilih kepada ribuan warga Sunni Asia Selatan yang telah dineteralisasi, tindakan yang telah lama dituduh oleh oposisi pimpinan Syiah sebagai tindakan curang yang telah diperhitungkan. (*/cax)