HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Lalu Serinata mengakui banyak kabupaten/kota di daerahnya yang menghambat investor masuk ke Indonesia, antara lain dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) pungutan yang memberatkan dan menyulitkan investor.

"Kebiasaan sejak dulu kalau ada investor masuk dalam benak kita selalu ada keinginan untuk segera mendapatkan sesuatu, kebanyakan Pemkab/Pemkot berpikir apa yang segera bisa diperoleh dari investor," katanya seusai menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Perth, Australia, Dr. Aloysius Lele Madja di Mataram, Sabtu (04/11).

Dia mengatakan, seharusnya tidak bisa seperti itu, karena seorang investor yang menanam modal ada jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan, sebelum itu mereka banyak mengeluarkan biaya untuk menjalankan usahanya.

"Karena itu jangan terlalu cepat kita mengharapkan masuk PAD yang besar, jika perlu kita memberikan bantuan dan pelayanan yang baik kepada investor agar mereka tertarik menanamkan modal di NTB, jadi sebelum memperoleh keuntungan jangan dibebani berbagai pungutan," katanya.

Menurut Serinata, di sejumlah kabupaten/kota masih banyak Perda yang menghambat masuknya investor, karena untuk alasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) investor yang baru masuk dibebani berbagai pungutan.

"Karena itu saya sudah minta Biro Hukum dan Pemerintahan untuk menginventarisasi semua perda kabupaten/kota terutama yang menghambat masuknya investor masuk ke Indonesia termasuk NTB," katanya.

Serinata mengatakan, Perda yang ada di kabupaten/kota dievaluasi, mana yang kurang menguntungkan dan kurang memberikan iklim yang kondusif bagi investor untuk menanamkan modalnya agar diperbaiki atau dicabut.

Di era otonomi daerah yang lebih banyak memiliki kewenangan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan investasi itu adalah Pemkab/Pemkot, sementara Pemprop tidak bisa berbuat banyak.

"Gubernur tidak bisa memberikan jaminan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di NTB, karena di era otonomi daerah kewenangan mengatur bidang investasi lebih banyak pada Pemkab/Pemkot, saya sendiri sebenarnya ingin memberikan jaminan tersebut," katanya.

Karena itu, gubernur NTB mengharapkan Pemkab/Pemkot bisa memberikan kepastian berusaha dan memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum yang kondusif bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini.

Dalam kaitan itu, Permprop NTB mengimbau Pemkab/Pemkot agar memberikan memberikan pelayanan prima kepada investor, demikian juga seluruh lapisan masyarakat hendaknya menciptakan iklim yang kondusif kepada para investor.

Ditanya mengenai sejauhmana minat investor untuk masuk ke NTB, Serinata mengatakan, minat investor cukup tinggi, karena daerah ini sama dengan daerah lain yang memiliki cukup banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Namun dalam menggaet para investor kita bersaing dengan daerah lain, hanya yang mampu memberikan pelayanan yang baik akan menang, karena semua investor tentunya mengharpkan berbagai kemudahan dan pelayanan terbaik," kata Serinata.

Ia mengatakan, letak daerah juga cukup menentukan, daerah di Pulau Jawa akan lebih mudah menggaet investor, karena akses pasar maupun transportasi jauh lebih terjamin dibanding dengan NTB yang hingga kini infrastrukturnya masih belum memadai.

"Karena itu, kekurangan yang kita miliki harus diimbangi dengan berbagai kemudahan agar investor tertarik menanamkan modalnya di NTB," demikian Serinata. (*/lpk)