HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto kembali menegaskan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk tidak perlu merasa ragu dengan komitmen TNI terhadap nota kesepahaman damai (MoU) antara Pemerintah RI-GAM yang ditandatangi di Helsinki, 15 Agustus 2005.

"Yakinlah, TNI tetap komit mengawal perdamaian yang saat ini mulai dinikmati masyarakat di Aceh," katanya dalam pertemuan dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, adat dan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Banda Aceh, Senin.

Dalam pertemuan yang dipandu penjabat Gubernur Aceh, Mustafa Abubakar, Panglima mengaku telah mendengar adanya keraguan dari sebagian masyarakat di Aceh tentang komitmen TNI terhadap perdamaian.

"Yang jelas, TNI tidak akan bergerak sendiri-sendiri tanpa melalui keputusan politik pemerintah pusat dan daerah," tegasnya.

Untuk menjaga perdamaian itu, Panglima Djoko Suyanto mengajak semua komponen masyarakat di Aceh untuk sama-sama menjaganya dengan menjauhkan rasa kekhawatiran untuk mewujudkan perdamaian abadi.

Panglima menyebutkan, perdadamaian Aceh ibarat luka yang baru sembuh, sehingga masih terasa gatal-gatal dan gatal tersebut hendaknya tidak digaruk kuat karena bisa berakibat menimbulkan luka kembali.

Menyinggung adanya isu TNI sedang membangun kekuatan besar-besar di Aceh, Panglima TNI membantah keras bahwa isu tersebut tidak benar karena anggaran yang tersediaan saat ini sangat terbatas, yakni sekitar 50% dari kebutuhan minimal.

Pasca bencana gempa dan tsunami, yang dilakukan saat ini hanya relokasi dan rehabilitasi dan bukan membangun kekuatan baru, setelah lokasi lama hancur diterjang bencana.

Sementara itu, penjabat Gubernur Mustafa Abubakar dalam laporannya menyebutkan, masyarakat di daerahnya kini benar-benar mulai menikmati suasana hidup damai, setelah puluhan tahun hilang akibat konflik berkepanjangan.

Pasca MoU Helsinki, Aceh telah memiliki UU No. 11/2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh dan kini masyarakat sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) pada 11 Desember 2006.

Pilkada yang digelar serantak diikuti 19 kabupaten/kota dan Gubernur merupakan terbesar pertama di Indonesia, sehingga membutuhkan kesiapan masyarakat agar pelaksanaan demokrasi berjalan secara damai.

"Pilkada merupakan tantangan dan peluang yang harus dilalui dengan damai dan demokratis," demikian Gubernur Mustafa Abubakar. (*/cax)