SHOWBIZ
|
BERITA
|
RAGAM
|
SELEB, MUSIK & FILM
|
KOMUNITAS
|
KARTU UCAPAN
|
KAMUS
|
WALLPAPER
|
MOBILE
"Proses pembangunan dan pengoperasian PLTN dari hulu hingga hilir membuat Indonesia tergantung kepada luar negeri, karena kita belum pernah punya teknologi nuklir dan bahan bakar uranium pun harus diimpor," kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Nur Hidayati , di Jakarta, Jumat (10/11/06).
Alasan lain penolakan organisasi kampanye lingkungan hidup itu terhadap rencana pembangunan PLTN terletak di faktor ancaman bahaya yang dapat ditimbulkan oleh reaktor-reaktor nuklir.
"Reaktor nuklir banyak menimbulkan bahaya, terlebih bila diletakkan di kawasan rawan bencana seperti Indonesia, yang berada di lingkaran api (ring of fire) yang sangat berpeluang mengalami gempa bumi dan tsunami," lanjut Nur.
Reaktor-reaktor nuklir, lanjut dia, sangat membutuhkan kondisi yang stabil agar tidak bocor bahkan retak. Sementara Indonesia sangat rentan akan gempa bumi atau gunung meletus, karena memang banyak memiliki gunung berapi.
Alasan berikutnya adalah skema pembuangan limbah nuklir, yang hingga saat ini belum menemukan teknologi yang aman.
"Lewat keputusannya membangun PTLN, pemerintah terkesan sedang `kalap` mencari alternatif sumber energi sesegera mungkin. Ketika didesak oleh kalangan industri agar mengembangkan nuklir, sebenarnya waktu yang dibutuhkan tidaklah cepat, sekitar 10 tahun," kata Nur.
Greenpeace menyebutkan Indonesia berencana membangun 4 PLTN masing-masing berkapasitas 1.000 Mega Watt.
Perkiraan investasi pembangunan PLTN sendiri, menurut Greenpeace, mencapai 2,5-3 miliar dolar Amerika untuk tiap PLTN berkapasitas 700 Mega Watt.
"Melihat kecenderungannya, tender diperkirakan mulai dilakukan pada tahun 2007," lanjut dia.
Sementara itu program pengembangan nuklir untuk tujuan damai akan menjadi bagian dari perjanjian yang disebut dengan "Kerangka Kerja sama Keamanan Indonesia-Australia", yang akan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer, Senin (13/11) mendatang.
"Australia punya kepentingan menjual uranium ke Indonesia. Itu sebabnya mereka mengadakan perjanjian pengembangan nuklir. Australia sendiri tidak punya PLTN di negerinya, bahkan undang-undang di salah satu negara bagian secara tegas menolak kehadiran PLTN," kata Nur. (*/rit)
