HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai percepatan pertumbuhan penduduk saat ini yang mencapai 1,3% per tahun sudah mencapai titik yang membahayakan dan harus segera ditekan dengan penggalakan program Keluarga Berencana.

"Tingkat pertumbuhan penduduk sudah 1,3% per tahun. Angka ini lebih besar dari angka sebelum masa reformasi. Ini 'lampu kuning'. Karena hal ini memberikan dampak yang luas antara lain pada penyediaan bahan pangan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja," kata presiden saat membuka kongres nasional pembangunan manusia Indonesia 2006 di Jakarta, Jumat (10/11).

Menurut presiden, jika upaya mengatasi laju pertumbuhan penduduk ini tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka mustahil sasaran perbaikan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

"Kita harus melakukan terobosan-terobosan baru untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana. Karena itu saya ajak BKKBN dan Pemda serta LSM untuk meningkatkan sosialisasi penyuluhan KB," katanya.

Presiden menceritakan, dalam setiap kunjungannya ke daerah-daerah di tanah air, di pelosok-pelosok desa, kota, kampung-kampung nelayan, pinggiran kota, jumlah anak-anak yang kelihatan kasat mata cukup besar.

"Dari situ saya berpikir atas pendidikannya, kesehataannya, pekerjaannya kelak dan lain-lain," katanya.

Oleh karena itu, presiden meminta agar seluruh pejabat melibatkan diri untuk mendukung program KB agar benar-benar berhasil, sehingga masa depan masyarakat Indonesia menjadi cerah, karena berapapun pertumbuhan ekonomi yang dicapai jika pertumbuhan penduduk terus membengkak, maka kesejahteraan rakyat tidak akan pernah berhasil.

Presiden juga mengatakan bahwa pembangunan masyarakat Indonesia perlu memprioritaskan terlebih kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar, kaum penyandang cacat, golongan lanjut usia, masyarakat terasing dan masyarakat terisolasi.

"Perhatian terhadap kelompok masyarakat miskin baik di perkotaan dan pedesaan juga perlu perhatian yang sungguh-sungguh," tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya menyadari bahwa tantangan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran bukan persoalan yang mudah, seperti yang juga dihadapi negara-negara lain yang berpenduduk besar.

Dikatakan presiden, pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin di tanah air sebesar 17,7% dari total jumlah penduduk, dan tahun 2009 harus berkurang menjadi sekitar 9%. Sedangkan tingkat pengangguran saat ini sekitar 10% dari total angkatan kerja, dan pada tahun 2009 harus dikurangi menjadi 6%.

Dalam acara yang dibuka oleh Menko Kesra Aburizal Bakrie ini, Presiden Yudhoyono mengajak semua pihak untuk mendukung upaya pemerintah menjadi pemerintahan yang pro pembangunan manusia indonesia terutama pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.

"Jadikanlah pemerintahan yang pro pada penciptaan lapangan kerja. mari dorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan masyarakat. Kepada Pemerintah daerah, jadikan otonomi daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia di daerah," katanya.

Sementara itu Satgas anti-trafficking (perdagangan manusia) Dr. Rahmat Santika, memperkirakan pada pengujung 2009 atau akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bakal terjadi ledakan penduduk di republik ini.

Dengan asumsi jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) di bawah 60 persen sesuai data BKKBN 2005, jumlah penduduk pada akhir 2009 diperkirakan mencapai 266 juta jiwa. Artinya, dalam lima tahun terakhir terjadi lonjakan 46 juta jiwa dibanding sekarang yang tercatat 220 juta jiwa. (*/lpk)