HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Keinginan Indonesia tercapai, karena Majelis Umum PBB dalam sidang darurat yang digelar pada Jumat, di New York, akhirnya mensahkan resolusi yang mengutuk serangan Israel ke wilayah Gaza, yang sebelumnya draf resolusi serupa gagal disahkan di sidang Dewan Keamanan PBB pada 11 November karena diveto Amerika Serikat.

Dengan disahkannya oleh Majelis Umum, Resolusi itu juga berarti memerintahkan dibentuknya tim pencari fakta PBB untuk menyelidiki insiden serangan Israel ke Beit Hanoun, Gaza, pada 8 November lalu, yang menewaskan setidaknya 19 warga sipil Palestina.

Resolusi Majelis Umum PBB itu dihasilkan melalui voting oleh 179 negara anggota PBB dengan hasil 156 negara setuju, tujuh menolak dan enam abstain.

Sidang darurat Majelis Umum yang membahas serangan Israel ke Beit Hanoun itu sendiri dilakukan berdasarkan permintaan delegasi-delegasi Arab serta negara-negara Gerakan Non Blok.

Qatar adalah negara yang menyiapkan draf resolusi yang mengecam Israel dan meminta adanya pembentukan tim pencari fakta. Draf resolusi yang sama sebelumnya diajukan ke Dewan Keamanan PBB namun pada 11 November lalu akhirnya gagal disahkan karena veto AS.

Resolusi Majelis Umum PBB juga meminta masyarakat internasional, termasuk Kuartet yang menanganani proses perdamaian di Timur Tengah yaitu Uni Eropa, Rusia, AS dan PBB, untuk membantu mewujudkan stabilisasi dan dimulainya kembali perundingan damai, termasuk dengan membentuk mekanisme internasional untuk melindungi penduduk sipil.

PTRI kutuk

Pada sesi pagi sidang darurat Majelis Umum, Jumat, Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York bersikeras menganggap PBB harus mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan Israel ke wilayah Palestina setelah Dewan Keamanan gagal mengesahkannya.

Dalam sidang, Wakil Duta Besar RI untuk PBB di New York, Adiyatwidi Adiwoso Asmady, kembali menyatakan sikap Indonesia yang mengutuk keras serangan Israel minggu lalu ke Beit Hanoun, Gaza, hingga menewaskan puluhan warga sipil Palestina.

Operasi militer yang dilakukan Israel, kata Adiyatwidi, mengancam upaya perdamaian di Timur Tengah, memperburuk kondisi kemanusiaan serta membuka kemungkinan meluasnya konflik di wilayah tersebut.

"Karena itu kami meminta Majelis Umum untuk mengutuk serangan Israel dan melakukan langkah untuk memperbaikinya dengan cara mematuhi hukum-hukum internasional," kata Adiyatwidi.

Indonesia menganggap pernyataan mengutuk yang dikeluarkan Majelis Umum PBB dapat menjadi alternatif bagi masyarakat internasional untuk menghentikan dan mencegah meluasnya kekerasan di kawasan serta mempercepat bantuan kemanusiaan bagi penduduk Palestina.

Pemerintah Indonesia, baik melalui Deplu di Jakarta maupun Perwakilan Tetap RI di New York, telah menyatakan sangat kecewa terhadap kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi.

"Kegagalan Dewan Keamanan, yang kedua kalinya tahun ini, bisa diartikan bahwa masyarakat internasional mengampuni agresi dan kebijakan terror serta penghukuman massal kepada warga Palestina," kata Adiyatwidi dalam sidang Majelis Umum, Kamis.

Majelis Umum PBB, ujarnya, harus meminta Israel untuk menghentikan agresi dan serangan militer tanpa henti yang digunakan sebagai alat pemaksaan dan intimidasi.

Israel juga harus menghentikan taktik militer yang dirancang menghadapi penduduk Palestina dan segera menarik pasukannya dari Jalur Gaza.

Sebaliknya, Indonesia juga meminta warga Palestina untuk segera menghentikan aksi-aksi kekerasan, termasuk penembakan roket ke wilayah Israel. (*/cax)