HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Serikat buruh transportasi yang tergabung dalam ITF (International Transport Workers Federation), dalam waktu dekat akan melancarkan aksi solidaritas nasional untuk memerangi kemiskinan dan pengerdilan terhadap serikat buruh/pekerja.

"Aksi ini dimaksudkan untuk membuka mata dan telinga pemerintah terhadap penderitaan dan kemiskinan buruh, khususnya yang bekerja di sektor transportasi," kata Koordinator ITF Indonesia, Hanafi Rustandi, seusai rapat dengan semua pimpinan serikat buruh transportasi di Jakarta, Minggu (26/11).

Mereka hadir pada pertemuan itu dari KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia), Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal, Serikat Pekerja Terminal Kontainer Koja, SBTN (Serikat Buruh Transport Nasional), Serikat Pekerja Perusahaan Angkutan Penumpang Jakarta (PPD), SPMI (Serikat Pekerja Maritim Indonesia), IKAGI (Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia) dan SPKA (Serikat Pekerja Kereta Api) berhalangan hadir.

Dikatakannya, aksi solidaritas ini bukan berarti semua pekerja/ buruh transport mogok. Mereka akan membagi-bagikan selebaran tentang kondisi mereka saat ini yang masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kemelaratan buruh ini terjadi akibat belum berjalannya forum tripartit di semua sektor, termasuk transportasi.

Hanafi menjamin aksi solidaritas buruh ini akan berjalan damai, sopan, tertib dan tidak akan anarkis. Ia mengharapkan masyarakat memahami aksi ini dalam upaya memperjuangkan nasib buruh yang sampai sekarang masih sengsara akibat gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dia mencontohkan, gaji karyawan PPD sejak September sampai sekarang macet lagi. Pemerintah memang telah membayar delapan bulan gaji PPD yang sempat tertunda sampai Agustus 2006.

"Tapi sejak September gaji mereka macet lagi," katanya. Ribuan orang dari 4.500 karyawan PPD terancam PHK akibat pemerintah akan membenahi BUMN tersebut dengan mengorbankan karyawan.

Karyawan PT KAI menuntut pemerintah agar segera melaksanakan komitmen 5 Agustus 2005 untuk menyehatkan perusahaan dan menyejahterakan karyawan minimal sama dengan PNS.

Buruh bongkar muat di pelabuhan, tak kalah menyedihkan. Upah buruh pelabuhan hanya Rp40.000 per hari, sedang mereka rata-rata hanya bisa bekerja 15 hari sebulan.

"Upah buruh pelabuhan Indonesia terendah di dunia," tutur Hanafi. Masalah yang sama juga menimpa supir-supir trailer. Gaji mereka rendah karena tidak ada standar upah yang jelas.

Pelaut juga mengeluhkan soal kesejahteraan dan perlindungan, terutama yang bekerja di kapal-kapal domestik akibat belum adanya standar upah pelaut secara nasional.

KPI menilai Inpres 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional belum berjalan, sehingga pelayaran nasional masih terpuruk akibat masih dikuasai kapal asing.

"Kalau Inpres berjalan dan azas 'cabotage' (muatan kapal domestik wajib diangkut kapal nasional) terwujud, pelayaran nasional akan bangkit kembali dan akan menjamin lapangan kerja baru," ujarnya.

Selain dikaitkan dengan WOA (Week of Action) ITF yang dilaksanakan setiap tahun, aksi solidaritas ini juga dikaitkan dengan program PBB dalam memerangi kemiskinan dan penyebaran HIV/AIDS.

Itu sebabnya ITF mendesak pemerintah RI segera menyediakan tempat-tempat peristirahatan yang layak bagi supir-supir truk. Selama ini mereka banyak beristirahat di 'warung remang', yang potensial menyebarkan penyakit AIDS.

Ia menilai, faktor kemiskinan tidak jauh dari HIV/AIDS, karena masyarakat yang miskin gampang terbujuk bekerja di tempat-tempat hiburan yang gampang menularkan virus HIV/AIDS. (*/bun)