HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah menargetkan pada Maret atau April 2007 sudah mulai mendistribusikan kompor gas kepada masyarakat di wilayah Jabodetabek terkait program konversi kompor minyak tanah ke kompor gas.

Menteri Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali di Kantor Wapres Jakarta, Kamis mengatakan bahwa pemerintah bertekad mempercepat program konversi minyak tanah ke gas dengan berupaya mempercepat proses tender pengadaaan kompor gas.

"Kita akan lihat aturan tendernya apakah bisa dipercepat. Kalau bisa, maka akhir 2006 ini akan kita buka tender untuk 2007. Kalau tidak bisa maka minggu pertama Januari 2007 harus sudah ditenderkan," katanya.

Rencananya, pada Maret atau April 2007, distribusi 400.000 kompor gas akan dilakukan melalui kelurahan yang telah melakukan pendataan kepada masyarakat yang ingin mengganti kompor minyak tanahnya ke kompor gas.

"Kompor gas tersebut mereka tukar secara gratis," katanya.

Dalam program konversi tersebut, Departemen Koperasi mendapat tugas mengadakan 400.000 kompor gas pada 2007. Untuk itu pihaknya telah menyiapkan dana sebesar Rp58,4 miliar dari APBN untuk kompor, selang, regulator, distribusi, monitoring dan administrasi.

Namun mengingat pada 2006, target pengadaan 400.000 kompor gas tidak tercapai meski sempat dilakukan proses tender, Departemen Koperasi berencana untuk melipatgandakan pengadaan kompor menjadi 800.000 kompor pada 2007.

Ia juga mengatakan, seluruh kompor tersebut dibuat di dalam negeri dan diprioritaskan oleh perusahaan-perusahaan yang bermitra dengan UKM melalui proses tender.

Ditanya mengenai rencana kenaikan harga elpiji, Suryadarma Ali tidak bersedia menjawab. Namun ia memastikan harga gas tetap lebih murah dibandingkan dengan minyak tanah, dengan perbandingan 1 kg gas setara dengan 3 liter minyak tanah.

Sebelumnya, Menkop pernah mengatakan bahwa penundaan produksi kompor gas pada 2006 lebih dikarenakan kendala teknis. Menurut dia, penundaan itu karena tidak ada pabrik yang bisa memproduksi kompor dalam waktu singkat.

Hal itu menyebabkan ditundanya proses tender yang baru memasuki tahap pertama yaitu prakualifikasi dengan 24 perusahaan peserta tender.

Kondisi itu diperparah dengan singkatnya batas waktu pertanggung-jawaban anggaran, yaitu 15 Desember 2006. (*/rit)