Apabila Dewan Keamanan menyetujui sebuah usul AS untuk mencabut embargo senjata tahun 1992 dan penggelaran pasukan di negara itu, Eritrea memperingatkan bahwa "intervensi asing hanya akan membuat Somalia tidak stabil."
"Pemerintah Eritrea menyerukan kepada angota-anggota Dewan Keamanan PBB untuk tidak menyetujui usul yang tidak sehat itu dan penuh dengan dampak yang berbahaya bagi perdamaian dan keamanan di Somalia itu," kata sebuah pernyataan kementerian luar negeri .
"Usul itu akan membuat lebih buruk pertikaian sipil yang telah menyusahkan rakyat Somalia selama 15 tahun belakangan ini dan menyeret negara itu ke dalam satu situasi yang sulit," kata pernyataan itu.
Asmara dituduh mendukung milisi Islam Somalia sementara musuh bebuyutannya Ethiopia menggelar pasukan untuk mendukung pemerintah sementara Somalia yang lemah di Baidoa, sekitar 250km dari Mogadishu.
Addis Ababa menolak pernyataan pahwa pihaknya mengirim ribuan tentara ke Somalia , dan menegaskan mereka hanya mengirim beberapa ratus penasehat militer untuk melatih dan memberi nasehat pada pemerintah Somalia.
Eritrea juga membantah pernyataan bahwa pihaknya mendukung milis Islam itu, tapi mengatakan pasukan Ethiopia harus keluar dari Somalia.
Asmara mengemukakan kepada Dewan Keamanan bahwa negara-negara Tanduk Afrika berbeda pendapat menyangkut penggelaran misi perdamaian di Somalia, sebuah negara berpenduduk 10 juta jiwa.
Rancangan resolusi yang diedarkan oleh AS Jumat itu mengusulkan penggelaran misi pasukan perdamaian berkekuatan 8.000 personil yang berasal dari tentara Badan Antar Pemerintah mengenai embangunan Afrika (IGAD) yang beranggotakan tujuh negara.
Rancangan resolusi itu juga menyerukan penghentian embargo senjata tahun 1992 terhadap Somalia untuk memungkinkn "pasokan senjata dan peralatan militer dan pelatihan teknik yang hanya bertujuan untuk mendukung atau digunakan pasukan IGAD.
Tindakan itu bertujuan untuk meningkatkan pengakuan internasional tapi pemerintah yang lemah itu berada diambang perang habis-habisan dengan milisi Islam untuk menguasai Mogadishu dan banyak negara wilayah selatan dan Somalia tengah. (*/rit)