"Dia di sana sebagai sebagai tahanan keamanan berdasarkan kekuasaan Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) No. 1637 karena melakukan kegiatan anti-koalisi," kata seorang perempuan jurubicara DFAT kepada kantor berita AAP.
Laki-laki yang aslinya keturunan Irak itu berada dalam pengawasan koalisi di Baghdad sejak pertengahan Oktober.
Jurubicara DFAT mengatakan, pejabat-pejabat konsuler Australia telah bertemu dengan lelaki itu pada 10 November lalu, dan juga berbicara dengannya melalui telepon pada 15 Desember. Dia dalam kondisi baik.
Kedutaan besar Australia di Baghdad telah melakukan kontak dengan pihak Amerika Serikat, sehubungan dengan penahanan tersebut dan pejabat-pejabat di Canberra juga telah menghubungi keluarga pria tersebut, ujarnya.
Ada spekulasi bahwa laki-laki tersebut berasal dari pengungsi suku Kurdi Irak yang datang ke Adelaide sekitar tiga tahun yang lalu, dengan seorang anak perempuannya.
Suratkabar tersebut melaporkan bahwa dia meninggalkan Adelaide kira-kira tujuh bulan lalu, setelah mendapatkan kewarganegaraan Australia, dan mengatakan kepada keluarganya bahwa dia akan pergi ke Irak untuk mencari isteri baru.
Tidak ada informasi dari DFAT mengenai jatidiri warga Australia yang ditahan itu.
Pemimpin Buruh, Kevin Rudd, mengatakan warga Australia yang ditahan di Irak harusnya diberikan bantuan penuh dari pemerintah federal.
"Setiap warga Australia di luar negeri yang mendapat kesulitan berhak mendapatkan bantuan resmi dari konsuler, dari pemerintah Australia," kata Rudd kepada wartawan.
Sementara itu, DFAT menasehati warga Australia untuk tidak bepergian ke Irak sebab bantuan konsuler terbatas, terutama di luar Baghdad.
Menteri Luar Negeri Alexander Downer tak bisa dihubungi untuk diminta tanggapannya atas kasus tersebut. (*/lpk)