HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menghargai upaya dan kemajuan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam upaya pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

"Dalam pelaksanaannya kesan tebang-pilih masih begitu kental," kata Megawati pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 PDIP tingkat nasional yang dipusatkan di sebuah hotel berbintang di Pantai Sanur, Rabu.

Di hadapan ratusan kadernya dari 33 DPD PDIP yang datang dari seluruh Propinsi di Indonesia serangkaian pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP, mantan Presiden Megawati itu mempertanyakan ukuran kemajuan dalam pemberantasan korupsi.

"Keberhasilan itu tentunya bukan hanya diukur dari berapa orang yang diajukan ke Pengadilan dan banyaknya ijin yang diberikan untuk memeriksa pejabat negara," ujar Mega dalam pidato politiknya selama hampir satu jam.

Namun keberhasilan dalam menangani korupsi itu sebenarnya juga sangat ditentukan, apakah penyimpangan dan kebocoran keuangan negara semakin berkurang, serta seberapa banyak kerugian negara bisa dikembalikan.

PDIP memandang, tindakan pemberantasan korupsi adalah satu keniscayaan yang harus terus dilakukan, namun harus disertai reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Jangan terlena

Megawati mengingatkan, masyarakat dan pemerintah tidak terlena oleh pujian negara-negara maju, bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

"Mereka mengatakan begitu, tetapi jangan lupa bahwa tingkat kesejahteraan umum dan tingkat pendidikan sudah cukup tinggi," ujar Mega jangan terpaku pada demokrasi prosedural.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah, jika tidak waspada bisa terjebak dalam pemerintahan oleh orang-orang kaya (plutokrasi).

"Kita jangan lupa, bahwa demokrasi liberal itu adalah saudara kandung dari kapitalisme yang bisa menjadi buas kalau tidak cukup dikendalikan oleh sistem kesejahteraan umum dan keadilan sosial," kata Megawati.

Ia mengingatkan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam demokrasi "voting" atau demokrasi yang mengedepankan "voting", namun demokrasi dalam kedaulatan rakyat haruslah dapat mengedepankan musyawarah dengan akal sehat dan nikmat kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat banyak.

PDIP dalam menuju demokrasi Indonesia telah memikirkan bagaimana mewujudkan suatu pemerintahan efektif untuk mengurus kepentingan rakyat.

Untuk itu perlu penataan ulang terhadap paket Undang-Undang Politik. Padanan dari sistem pemerintahan Presidensiil adalah sistem multipartai.

Presiden agar dapat bekerja secara efektif Presiden perlu mendapat dukungan yang cukup di DPR-RI. Kepala Daerah perlu mendapat dukungan di DPRD Propinsi dan bupati/walikota di DPRD kabupaten/kota bersangkutan.

Dengan demikian ada sistem dan mekanisme yang menjamin, bahwa keputusan politik atau kebijakan publik dapat dilaksanakan pada tingkat implementasi oleh birokkrasi.

Ada kelompok penyeimbang yang melaksanakan oposisi yang sehat di parlemen serta berbagai hal lain yang relevan, ujar Megawati.

Pelaksanaan HUT ke-34 PDIP diisi dengan berbagai kegiatan akan berlangsung selama tiga bulan yang penutupannya dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat 10 Maret mendatang.

Kegiatan tersebut antara lain bakti sosial, donor darah secara serentak di seluruh daerah di Indonesia, pagelaran budaya rakyat dan pembentukan Posko Gotong Royong perjuangan di tingkat kecamatan di Tanah Air.

Selain itu juga menggelar dialog partai dan masyarakat dengan mengangkat tema masalah ekonomi dampak dari kenaikan BBM, impor beras serta pendidikan politik. (*/cax)