HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Untuk menekan human trafficking (perdagangan manusia) Asosiasi Pengerah Tenaga Kerja (APTK) Malaysia memberikan akses situs resmi yang memuat data para pekerja rumah tangga dan majikan yang mempekerjakan warga Indonesia di Malaysia Timur kepada Pemerintah Kota Pontianak.

Konsorsium APTK Malaysia Timur, Agustin, di Pontianak, Kamis, mengatakan, sengaja membuat data mengenai pekerja rumah tangga asal Indonesia di Malaysia, guna menekan perdagangan manusia yang selama ini marak terjadi khususnya perempuan dan anak-anak oleh calo-calo yang tidak bertanggungjawab.

"Dengan diterapkannya situs PRT tersebut maka pemerintah, PJTK, maupun orang tua dari anaknya yang bekerja sebagai PRT di Malaysia bisa mengakses secara langsung, alamat tempat bekerja dan nama majikan yang mempekerjakan," ujar Agustin, saat memberikan penjelasan kepada Walikota Pontianak, Buchary Abdurrachman.

Ia mengatakan, selain manfaat itu, orang tua PRT yang berada di Malaysia, juga bisa mengetahui kapan mulai bekerja dan masa habis kontrak anaknya melalui situs www.kjri.info.com/

Manfaat lain juga mengetahui berapa besar gaji anak dan mengetahui ciri-ciri majikan tempat anaknya bekerja, karena disitu sudah terpampang foto majikan.

"Saya berharap dengan diterbitkannya situs resmi tersebut, setidaknya bisa menekan angka perdagangan manusia melalui Malaysia, karena selama ini pandangan negara lain terhadap negara saya (Malaysia) selalu buruk," ujarnya.

Sementara itu Walikota Pontianak, Buchary Abdurrachman mengatakan, menyambut baik langkah yang dilakukan oleh APTK Malaysia tersebut, karena selama ini Pontianak menjadi kota transit PRT yang ingin bekerja di Malaysia.

"Dari data yang saya peroleh untuk tahun 2006 ada sekitar delapan orang saja PRT yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pontianak, selebihnya berasal dari pulau Jawa dan kabupaten yang ada di Kalbar, seperti Kabupaten Sambas," katanya.

Ia mengatakan dengan terjalinnya kerjasama yang baik antara Kalbar dan APTK Malaysia, maka setidaknya bisa menekan jumlah perdagangan manusia dan kekerasan ataupun perlakuan kasar dari majikan yang selama ini sering terjadi.

"Kasus kekerasan yang sering dialami PRT kita, selain memang majikan itu sendiri yang kurang menghargai PRT juga dipengaruhi oleh banyaknya PRT yang bekerja di sana memang tidak memiliki keterampilan khusus," katanya.

Ia mengatakan, dari data angkatan kerja Kota Pontianak bisa diketahui, tahun 2004, angkatan kerja mencapai 226.658 orang dan terserap hanya sekitar 11,90 % dari jumlah itu, tahun 2005, angkatan kerja 235.004 dan hanya terserap sekitar 9,88%. (*/rsd)