Pengadilan tertinggi Perancis pekan lalu memerintahkan pembukaan kembali penyelidikan apakah para pejabat Kongo terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan ratusan pengungsi perang saudara yang hilang tahun 1999 setelah kembali ke Brazzaville.
Presiden negara Afrika tengah itu, Denis Sassou Nguessa, mengecam tindakan Perancis itu sebagai satu 'provokasi', dan mengatakan masalah itu sudah selesai dan ia akan menolak campurtangan asing.
Sekitar 100 pemuda pro pemerintah dengan meneriakkan "Jatuhkan Perancis" dan "Apa yang dinginkan Perancis dari Kami?" berkumpul dekat kedubes yang terletak di tengah kota Brazzaville sebelum polisi anti hurhara tiba untuk membubarkan mereka.
Para aktivis hak asasi amnusia menuduh tentara yang setia pada Ssssou Nguessa melakukan penyiksaan dan pembunuhan lebih dari 350 pengungsi pria muda segera setelah mereka pulang dari Republik Demokratik Kongo, di tepi lain sungai Kongo.
Para saksimata mengatakan orang-orang itu diperkirakan mantan pemberontak yang pulang ke negara itu dan mereka disiksa oleh pasukan keamanan sebagai tindakan balasan.
Satu pengadilan di kota Meaux, Perancis dimana mantan kepala kepolisian Kongo Jean Francois Ndengue melakukan satu penyelidikan setelah kelompok-kelompok hak asasi manusia menyampaikan keluhan tahun 2001 terhadap presiden itu dan para pejabat lainnya.
Satu pengadilan banding Perancis menghentikan penyelidikan itu dan memerintahkan pembebasan Ndengue tahun 2004. Tapi pengadilan tertingginya, Court de Cassation, membatalkan keputusan pengadilan banding itu Rabu lalu, yang membuka jalan bagi Perancis untuk memubuka kembali penyelidikan.
Satu pengadilan Kongo tahun 2005 membebaskan 25 terdakwa termasuk beberapa jenderal angkatan darat dari tuduhan pembantaian , kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan insiden itu.
Tapi pengadilan itu mengaku ada orang yang hilang dan meberikan uang gantirugi kepada para keluarga korban. (*/boo)