"Antisipasi itu dilakukan sejak lama, bahkan dalam dua tahun terakhir lebih diintensifkan dengan melarang masuknya unggas dan binatang dari Banyuwangi, Jawa Timur maupun Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), kata Gubernur Bali Drs Dewa Beratha di Denpasar Senin.
Ia mengatakan, larangan masuknya unggas luar Bali telah dilakukan secara tegas, namun sering kali unggas itu dimasukan secara ilegal dari mereka yang tidak bertanggungjawab dan ingin meraup keuntungan besar.
Harga itik misalnya di Bali mencapai Rp 35.000 per ekor, sementara di Banyuwangi hanya Rp 7.500/ekor, dan perbedaan harga yang menjolok itu mendorong terjadinya penyelundupan ke Bali.
"Penyelundupan unggas tersebut dikhawatirkan bisa menular virus flu burung terhadap unggas di Bali," ujar Gubernur Beratha seraya berharap peternak yang memiliki ayam, itik dan jenis unggas lainnya untuk segera melaporkan kepada Dinas Peternakan setempat, jika ternak unggasnya sakit.
Selain melarang masuknya unggas luar Bali, upaya vaksinasi terhadap seluruh ternak dan unggas dilakukan secara berkesinambungan oleh Dinas Peternakan Propinsi Bali bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten dan kota di daerah ini.
Vaksinasi yang mendapat dukungan dana dari pemerintah pusat, Pemprop Bali maupun Pemkab dan Pemkot diharapkan dapat menjangkau seluruh ternak dan unggas piaraan masyarakat.
Hal lain yang tidak kalah penting menurut Gubernur Beratha menyiapkan ruangan yang terisolasi dan tenaga medis RSUP Sanglah dalam mengantisipasi penanganan penderita flu burung.
Pemprop Bali telah memberikan bantuan dana untuk pengadaan peralatan yang diperlukan bagi penanganan pasien AI, termasuk kelengkapan laboratorium.
Dengan persiapan dan antisipasi sejak dini, termasuk telah memiliki persediaan obat anti flu burung diharapkan dapat menangani pasien dengan baik, ujar Gubernur Beratha. (*/rit)