Demikian disampaikan Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widiyoko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Ad Hoc (PAH) I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan, apabila tahun 2004 ada 153 kasus yang terungkap, tahun 2005 sebanyak 125 kasus dan tahun 2006 meningkat menjadi 166 kasus. Sektor pemerintahan menempati tren pertama kasus korupsi, disusul sektor perhubungan dan transportasi, perumahan dan pertanahan.
Korupsi terbesar terjadi pada kasus perbankan, perumahan, pertanahan dan energi. Modus operandi dalam kasus-kasus korupsi antara lain melalui penggelembungan anggaran dan penggelapan anggaran. (*/rsd)