HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar operasi penegakan hukum di Poso untuk mencari dan menemukan pelaku kejahatan serta teror diteruskan dengan mencegah ekses (dampak) ke masyarakat.

"Presiden menggariskan, operasi penegakan hukum di Poso diteruskan karena ini sesuatu yang melekat dalam tugas, peran dan fungsi aparat penegak hukum," kata Menko Polkam, Widodo AS menyampaikan hasil rapat terbatas yang dipimpin presiden di kantor presiden, Jakarta, Kamis.

Menurut Widodo, presiden meminta dua hal lain yaitu perlu sosialisasi dan penjelasan ke masyarakat bahwa operasi yang dilakukan Polri ini semata-mata untuk mencari dan menemukan pelaku-pelaku kejahatan dan teror di Poso.

Selain itu, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik dan cermat agar langkah penegakan hukum ini berlangsung efektif.

Widodo, yang didampingi kepala BIN, Syamsir Siregar dan Waka Polri, Makbul Padmanagara, mengatakan, untuk mencegah ekses atau dampak dari operasi ini, para penegak hukum diminta menerapkan prinsip akuntabilitas, proporsionalitas dan profesionalitas dengan menjunjung prosedur yang berlaku.

Mengenai banyaknya senjata yang beredar di kalangan masyarakat Poso, Widodo mengatakan, besar kemungkinan berasal dari sisa konflik di Ambon seperti kasus dibobolnya markas brimob di Ambon, beberapa waktu lalu.

Upaya penegakan hukum di Poso ini merupakan rentetan kasus panjang dalam menangkap 29 orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri terkait tindak kejahatan dan aksi teror sejak 2004 di wilayah tersebut. (*/rit)