HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah mengisyaratkan akan mengundang pihak asing dalam tender penyedia portal untuk National Single Window (NSW) guna memperoleh desain sistem yang melayani proses pengajuan dan pengolahan data dan informasi kepabeanan, kepelabuhan dan kebandarudaraan dengan prinsip sederhana, transparan dan efisien.

"Karena kita bicara desain, kita akan mengundang siapapun. Kan kita bicara tentang pengembangan NSW ke depan. Kalau kita full outsourcing (nantinya-red) kita akan lihat mana yang lebih efisien. Tapi sedapat mungkin kita menggunakan resources dalam negeri," kata Deputi Menko Perekonomian bidang koordinasi Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady di Jakarta, Jumat saat ditanya apakah asing akan diundang ikut dalam tender.

Ia mengatakan pihaknya akan memanfaatkan workshop yang akan digelar pada 12-14 Februari 2007 untuk mengundang semua pihak yang mempunyai kemampuan dan potensi untuk menjadi Application Service Provider (ASP) penyelenggara portal Indonesia NSW secara nasional.

Sedangkan tender itu sendiri, katanya, akan dilakukan pada Maret atau April 2007. "Semua peserta workshop dapat menjadi peserta tender," katanya.

Ditanya tentang biaya pengembangan desain di beberapa negara lainnya, Edy menyebutkan, kisaran 1,2 hingga 14 juta US$ . "Untuk biaya outsorcing, pengembangan di beberapa negara misalnya di Singapura 14 juta US$, Malaysia 3 juta US$, Korea 7,5 juta US$, Jerman 1,2 juta US$, dan Finlandia 1,2 juta US$," katanya.

Sedangkan untuk pengembangan sistem, Edy memperkirakan biaya yang dibutuhkan adalah sekitar Rp300-500 miliar tergantung dari kompleksitas sistem.

"Kita sebenarnya lebih memilih zero cost. Kita nyari yang efisien lah, seperti Singapura, BUMN Singapura melakukan pembebanan biaya outsorcing itu kepada pemakai," katanya.

Saat ini, katanya, pemerintah telah menerapkan pilot project NSW di pelabuhan Batam dengan penerapan sistem aplikasi pelayanan (SAP) PDE PP-SAD yang menggunakan format dokumen Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP-SAD), termasuk prosedur penyampaian dokumen PP-SAD ke Kantor Pelayanan Bea Cukai menggunakan teknologi berbasis web.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.10490/KMK.01/2006, pada akhir Juni 2007 akan dilakukan lagi proyek percontohan di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Bentuk pilot project di Tanjung Priok nanti apakah pengembangan dari replika pilot project di Batam ataukah langsung menjadi pilot pengembangan yang akan diberlakukan secara nasional, akan ditentukan setelah workshop," katanya.

Tapi dia berharap, pilot project di Tanjung Priok dapat langsung menjadi pilot pengembangan sistem single window secara nasional.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla, Jimmy Nikijuluw dalam kesempatan yang sama mengatakan berdasarkan hasil rapat 24 Januari 2007, pemerintah telah menyatakan 10 pelabuhan yang akan menerapkan sistem single window nantinya.

"Jadi Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, dan Makassar. Jadi kira-kira ini terhadap pelabuhan-pelabuhan kontainer yang kegiatannya ekspor dan impor," katanya.

Jimmy juga mengatakan penerapan single window di pelabuhan-pelabuhan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan sesegera mungkin. Sedangkan untuk di pelabuhan Udara, penerapannya akan dilakukan di Bandara Cengkareng, Surabaya, Denpasar dan Medan. (*/rsd)