Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banyuwangi, Yulisetyo Puji Rahayu, Senin membenarkan bahwa Senin (29/1) siang ini, bakal digelar rapat paripurna permohonan tuntutan mundur bupati Ratna.

Rapat paripurna ini, lanjut dia, merupakan respon DPRD terhadap tuntutan mundur para PNS dan honorer Pemkab Banyuwangi, yang menganggap bupati Ratna telah melakukan sejumlah kebijakan yang menyimpang dari aturan yang berlaku, dengan menurunkan pangkat dan mencopot pejabat menyalahi aturan.

Selain itu, sebagai langkah konkrit DPRD untuk segera menuntaskan penyelesaian aksi mogok PNS yang berakibat mandegnya pelayanan masyarakat di Banyuwangi.

"Dengan rapat paripurna ini, diharapkan ada titik terang penyelesaian aksi mogok PNS," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Banyuwangi yang dicopot bupati Ratna, yaitu Sudjiharto, mendukung upaya DPRD untuk menggelar rapar tersebut, sehingga PNS dan honorer segera mendapat kejelasan untuk menyudahi aksinya.

"Kami akan terus melakukan aksi bila keputusan yang didapat tidak aspirasi dengan para PNS dan honorer," ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, pihaknya juga telah menyiapkan tuntutan hukum terhadap bupati Ratna, karena telah merugikan PNS dan honorer, sehingga tidak nyaman lagi dalam memberikan pelayanan masyarakat. (*/rsd)

Cetak berita ini