HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus bersih dari praktik politik uang (money politics) karena, sebagai partai Islam yang didirikan oleh alim ulama, partai ini harus mampu menjaga moral bangsa dari semua sifat dan perbuatan tercela, termasuk money politics.

Perihal pentingnya Muktamar PPP terbebas dari segala praktik tercela, khususnya politik uang itu, disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Muktamar PPP yang juga Ketua Fraksi PPP DPR Endin AJ Soefihara di Jakarta, Selasa (30/01).

Endin mengatakan, wartawan diminta membantu PPP menjaga moral politiknya dengan menulis fakta jika mereka menemukan adanya praktik politik uang di arena muktamar.

"Kalau di muktamar ada praktik-praktik seperti itu (money politics) silahkan pers mem-blow up. Kita tidak ingin hal-hal seperti itu terjadi di PPP," katanya.

Endin yang juga kandidat ketua umum DPP PPP mengklaim telah mengantongi dukungan sebesar 594 dari 1.181 suara yang diperebutkan dalam pemilihan ketua umum PPP pada Muktamar VI yang berlangsung mulai Selasa malam (30/01) hingga 3 Februari di kawasan wisata Ancol Jakarta Utara itu.

Endin mengaku berani maju ke arena pemilihan ketua umum PPP hanya jika dia telah mengantongi dukungan riil. Tapi kalau hanya sebatas klaim, ia tidak akan ikut bersaing di muktamar.

"Saya tidak berani maju kalau hanya sebatas klaim," katanya sambil menambahkan bahwa muktamar bukanlah tempat untuk bertanding, melainkan tempat untuk bersanding.

Menjelang penyelenggaraan Muktamar VI PPP itu, isu money politic terkait pemilihan ketua umum PPP untuk periode 2007-2012 terus merebak.

Sebelumnya, calon ketua umum PPP yang lain, Suryadharma Ali, juga meminta para peserta muktamar untuk tidak menenderkan jabatan ketua umum.

"Muktamar ini jangan dikotori dengan politik uang (money politics). Karena partai tidak akan besar kalau diawali pemilihan ketua umumnya dengan money politics," kata Suryadharma.

Hadir dalam acara itu, sejumlah wilayah yang mendukung pencalonan Suryadharma Ali, Mensos Bachtiar Chamsyah, mantan Menkop dan UKM Zarkasih Nur serta sesepuh PPP KH. Maimun Zubair, sejumlah anggota FPPP DPR dan tim sukses Suryadharma Ali.

Dia menegaskan, kalau diriya akan menjauhi money politics dalam perebutan jabatan ketua umum PPP. Bahkan ia meminta para peserta muktamar yang menjual suaranya untuk tidak memilihnya.

"Saya tidak akan membeli jabatan. Saya tidak akan melakukan jual-beli suara. Kalau ada peserta yang menjual suaranya, saya tidak akan beli. Silakan jual ke tempat lain," katanya.

Kendati demikian Suryadharma yang juga menjabat Menkop dan UKM itu mengatakan, praktik politik uang sangat sulit dihindari. Untuk itu, dia mengharapkan seluruh peserta muktamar intropeksi. "Apa kita senang dengan money politics? Apa baik money politics itu?", katanya. (*/lpk)