"PPP telah terlalu lama ketinggalan dalam percaturan isu-isu aktual. Oleh karena itu perlu mengembalikan martabat partai baik internal maupun publik," katanya.
Menurutnya, saat ini bukan waktunya partai politik hanya berjualan ayat-ayat agama yang bersangkutan, tapi harus lebih kongkrit dalam mengusung kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, Muktamar VI PPP yang berlangsung dari tanggal 30 Januari - 3 Februari 2007 dapat menjadi ajang untuk berlomba-lomba menjalankan tindakan kongkrit yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat, katanya.
"Isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat itu, seperti pemberantasan korupsi, kemiskinan, dan pengangguran," katanya.
Ternyata, lanjut Kristiadi, isu-isu tersebut merupakan obat ampuh untuk menggalang kekuatan dan telah dipelopori oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Disinggung mengenai pernyataan Suryadharma Ali yang menyatakan dalam Muktamar ini tidak ada intervensi dari pemerintah, Kristiadi menyatakan bahwa Suryadharma Ali adalah juga orang pemerintah.
"Pemerintah adalah bagian dari partai dan sebaliknya, seperti Jusuf Kalla dari Golkar. Jadi tidak perlu malu," katanya.
Sementara itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali yang juga kandidat Ketua Umum DPP PPP mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengintervensi Muktamar VI PPP.
"Presiden Yudhoyono tidak memberikan dukungan apa pun atau lebih tepatnya tidak mencampuri urusan Muktamar PPP ini," kata Suryadharma.
Ia mengatakan, keberadaan dirinya di Kabinet Indonesia Bersatu tidak lebih dari wakil partai dan terkait hal itu, Presiden memberikan keleluasaan untuk mengurus partai.
Selain Suryadharma, calon lain yang ikut meramaikan bursa pemilihan Ketua Umum DPP PPP dalam Muktamar VI yang berlangsung di kawasan wisata Ancol Jakarta Utara itu antara lain, adalah Sekretaris Umum DPP PPP Yunus Yosfiah dan Ketua Fraksi PPP DPR Endin Soefihara. (*/lpk)