HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Sejumlah anggota Panitia Pengarah (SC) Muktamar PPP di Jakarta menilai pelaksanaan Muktamar VI PPP kali ini merupakan yang terburuk sepanjang partai berlambang Ka`bah tersebut menyelenggarakan muktamarnya.

"Terus terang, pelaksanaan muktamar kali ini sangat mengecewakan dan bisa jadi merupakan yang terburuk sepanjang sejarah PPP," kata anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP Wall Paragoan yang juga anggota SC disela-sela persidangan Muktamar VI PPP di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya, bahwa hingga saat ini masih banyak anggota SC yang tidak mendapatkan akomodasi dan juga kartu pengenal atau ID card-nya.

Selain itu, kata Paragoan, panitia muktamar juga tidak mengundang anggota-anggota MPP PPP yang sebelumnya sepanjang sejarah Muktamar selalu disertakan.

"Tokoh-tokoh PPP yang menjadi anggota MPP seperti Aisyah Amini, Karmani, Danial Tanjung ataupun Faisal Baasyir, sama sekali tidak diundang. Masa orang-orang sekaliber mereka tidak diundang. Saya sendiri hadir dalam kapasitas sebagai SC," katanya.

Hal senada juga dikeluhkan anggota Dewan Pakar DPW PPP Jabar Syarifuddin yang juga merupakan anggota SC Muktamar.

"Muktamar ini bisa adalah yang terburuk sepanjang saya mengikuti Muktamar PPP sejak pertama kali hingga yang keenam sekarang ini," katanya.

Selain tidak adanya ruangan atau kamar-kamar untuk panitia pengarah, pelayanan transportasi untuk muktamarin juga sama sekali tidak diperhatikan panitia sehingga banyak diantara mereka yang terpaksa berjalan kaki dari tempat penginapan masing-masing.

"Padahal sebelumnya panitia telah menjanjikan terjaminnya sarana transportasi untuk antar jemput peserta yang kebetulan tidak menginap disini (Hotel Mercure, Ancol, tempat berlangsungnya muktamar)," kata Syarifuddin.

Wall Paragoan menduga berbagai ketidakberesan pelaksanaan Muktamar PPP kali ini disebabkan banyak diantara panitia yang menjadi anggota tim sukses.

"Seharusnya panitia tidak boleh merangkap sebagai tim sukses kandidat. Kami mencurigai ketidakberesan seperti ini telah direkayasa untuk menguntungkan kandidat-kandidat tertentu," demikian Paragoan. (*/erl)