HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Partai politik Islam haram hukumnya jika melakukan praktek politik uang (money politics) yang biasanya terjadi pada pemilihan umum, termasuk kemungkinan terjadi pada Muktamar VI PPP.

"Money politics haram hukumnya dan itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan bagi parpol Islam dosanya lebih besar karena mereka mengetahui larangan itu," kata Ketua MUI Cholil Ridwan di kantor DPP Hidayatullah, Jakarta, Rabu (31/01).

Pengasuh Pondok Pesantren Husnayain ini menjelaskan, parpol Islam itu dosanya lebih besar karena mereka telah mengetahui, mengerti aturan dalam Al Quran namun tidak mengamalkannya.

Cholil mengatakan, kecenderungan money politics itu juga terlihat dalam Muktamar ke VI PPP yang berlangsung di kawasan wisata Ancol Jakarta Utara dari tanggal 30 Januari-3 Februari 2007.

Selain politik uang, istilah kampanye yang menyatakan "pilihlah aku", tambah Cholil, dalam ajaran Islam juga dilarang, karena aturan menyebutkan jangan pilih pemimpin yang minta dipilih.

"Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah money politics, minta dipilih, dan pecah belah," tegasnya.

Oleh karena itu, Cholil berharap agar partai Islam dapat kembali bersatu sehingga dapat solid untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Kalau perlu Partai Bintang Reformasi yang merupakan sempalan dari PPP dapat rujuk atau kembali bersatu, termasuk sempalan PBR sendiri pascakasus Zaenal Ma'arif," katanya.

Pecahnya partai Islam itu, lanjut Cholil, dikarenakan mereka lebih tertarik pada urusan duniawi daripada urusan ukhrowi atau akherat.

"Urusan duniawi itu di antaranya, haus akan kedudukan, popularitas, dan haus dipuja sebagai tokoh besar," katanya.

Sebelumnya, Ormas kepemudaan PPP, Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) memantau kemungkinan praktek politik uang (money politics) yang mungkin terjadi pada Muktamar VI PPP akhir Januari 2007.

Salah satu cara untuk menekan agar tidak terjadi politik uang itu, mereka menyiapkan surat pernyataan "tidak melakukan politik uang" yang harus ditandatangani setiap calon ketua umum PPP yang akan dipilih dalam muktamar.

Sejumlah nama calon ketua umum PPP yang akan menggantikan Ketua Umum DPP PHP PPP saat ini Hamzah Haz, antara lain Sekeretaris Umum DPP PPP Yunus Yosfiah dan Ketua Fraksi PPP DPR Endin Soefihara.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Alimarwan Hanan, Ketua DPP PPP Arief Mudatsir Mandan, Ketua DPW PPP Banten Dimyati Natakusumah, serta kader PPP Eggy Sudjana. (*/lpk)