HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, menyatakan, politik perberasan Indonesia benar-benar semakin menyengsarakan rakyat banyak, terutama petani, sementara legitimasi pemerintah semakin terdegradasi oleh kepentingan kaum kapitalis.

"Pemerintah tidak belajar dari kontroversi impor beras selama lebih dari dua tahun belakangan. Bahkan masalah menjadi makin pelik dan legitimasi pemerintah semakin terdegradasi oleh kepentingan pedagang," kata Hasto Kristianto yang sehari-harinya bertugas di Komisi VI DPR RI ini, di Jakarta, Rabu.

Hasto Kristianto berpendapat, impor beras bukan persoalan menggunakan dana dari APBN atau tidak, tetapi masalah ini telah semakin memperburuk politik perberasan nasional, utamanya menjadikan Indonesia kian tidak berdaulat dalam hal pangan.

Dia lalu menunjuk kegagalan Bulog dalam menyerap beras dari petani sebagai indikasi buruknya politik perberasan pemerintah.

"Kegagalan Bulog (dalam menyerap beras petani) itu, diperburuk oleh sikap pemerintah yang menelanjangi dirinya dengan membuka kerawanan stok beras Perum milik negara ini sekitar 600 ribu ton, di tengah-tengah bencana alam, rusaknya sistem distribusi beras dan masa tanam yang tertunda," katanya kesal.

Akibatnya, lanjut Hasto Kristianto, harga beras `digoreng` naik.

"Lebih-lebih dengan operasi pasar (OP) yang ternyata hanya menguntungkan pedagang melalui joki-joki beras," ungkap Hasto Kristianto, sambil sekali lagi minta pengertian pemerintah, impor bukan persoalan menggunakan APBN atau tidak.

Sebab buktinya ketika panen raya, kata dia, Bulog tidak mampu membeli beras dari petani dan menjadikan HPP yang lebih rendah dari harga pasar sebagai alasan.

"Persoalan impor adalah problem yang sangat serius, bahwa kita tidak berdaulat dalam hal pangan," tegasnya lagi.

Ketegasan Politik

Sementara itu, mengenai ide untuk membuat patokan harga beras oleh pemerintah, menurut Hasto Kristianto, itu tidak merupakan solusi tepat, terutama bila dikaitkan dengan upaya menuju kedaulatan pangan.

"Itu hanyalah instrumen. Kedaulatan pangan tidak akan terwujud hanya melalui kebijakan harga. Yang penting sekarang, harus ada ketegasan garis politik Presiden dan Wapres untuk menyampaikan, bahwa revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai sesuatu yang mutlak dan merupakan kebijakan utama," katanya.

Dia melanjutkan, garis politik ini lalu diikuti oleh politik ekonomi dan kebijakan anggaran, guna mengalokasikan dana bagi peningkatan daya saing produksi pangan, mengembangkan industri benih, pestisida, jaminan suplai pupuk, air serta mengatasi ketidakpastian pasca panen.

"Instrumen harga, jika ini mau diterapkan, harus memberikan jaminan keuntungan kepada petani dan politik pangan harus menunjukkan tugas negara untuk memberikan santunan pada fakir miskin melalui beras untuk rakyat miskin," usulnya.

Menyangkut revitalisasi pertanian, Hasto Kristianto mengingatkan, agar kebijakan itu jangan hanya menjadi program tebar pesona jika tanpa disertai perubahan secara progresif untuk menjadikan Indonesia berdaulat dalam pangan, secara mandiri mencukupi kebutuhan pangan nasional.

Dikatakan, pelaksanaan program tersebut harus didukung oleh tiga hal.

Pertama, kebijakan anggaran.

Kedua, koordinasi dengan pemerintah daerah sangat mutlak dilakukan untuk menjadikan daerah-daerah sentra produksi pangan mendapat insentif program pemberdayaan petani dan perbaikan infrastruktur pertanian apabila target produksi tercapat.

"Dan ketiga, penguatan Bulog dengan menerapkan sistem resi gudang," urai Hasto Kristianto. (*/cax)