HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Penutupan akses jalan di kawasan Porong, Sidoarjo, Jatim, oleh warga korban lumpur Lapindo (Perum TAS I) yang melakukan aksi unjuk rasa, berdampak terhadap membengkaknya biaya yang harus ditanggung pelaku usaha.

Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim, Isdarmawan Asrikan, di Surabaya, Jumat, mengemukakan, penutupan akses jalan Tol Porong dan Sidoarjo oleh warga Perum TAS telah menyebabkan ratusan kendaraan pengangkut petikemas tertahan.

Akibatnya, petikemas ekspor tersebut terlambat masuk ke pelabuhan untuk dikapalkan.

Ditanya nilai kerugian, Isdarmawan belum dapat merinci secara pasti, karena sedang menginventarisasi. Namun, melihat cukup banyaknya petikemas yang tertahan, nilai kerugian diperkirakan cukup besar.

"Saya sendiri ada lima truk tronton yang sempat terjebak saat penutupan akses jalan di Porong. Jadi, otomatis terjadi kerugian di transportasi karena harus memutar kembali," ujarnya.

Menurut dia, rata-rata per truk minta tambahan biaya pada kisaran Rp200 hingga Rp250 ribu, sama seperti ketika lumpur Lapindo menghambat akses tol Surabaya-Gempol.

Rata-rata jumlah truk pengangkut petikemas yang memanfaatkan akses tol Surabaya-Gempol mencapai 1.000 unit per hari.

Selain biaya transportasi, keterlambatan truk pengangkut petikemas ke pelabuhan juga menambah biaya untuk proses bongkar muat, karena ada tambahan biaya tenaga angkut. "Tapi, saya belum tahu total biaya tambahannya," tutur Isdarmawan.

Ia mengemukakan, gangguan transportasi di jalur tol Surabaya-Gempol seharusnya secepatnya dipikirkan alternatif penyelesaiannya.

GPEI Jatim sendiri sudah lama melayangkan surat ke pemerintah, berisi usulan jalur alternatif sejak terjadinya luapan lumpur Lapindo Brantas Inc.

Usulan itu, relokasi akses tol Surabaya-Gempol, perbaikan akses jalan di Japanan-Krian termasuk pelebaran jembatan dan optimalisasi pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi.

Tapi, kenyataannya perbaikan akses jalan belum terlihat sampai sekarang. Sedangkan optimalisasi pelabuhan Tanjungwangi agar transportasi ke wilayah timur bisa tetap berjalan, belum terlihat realisasinya hingga sekarang, ucapnya.

Senada dengan Isdarmawan, Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim, Bambang Trisulo, juga mengungkapkan hal yang sama bahwa penutupan akses jalan tol berdampak luas terhadap kelancaran dunia usaha.

Ia mencontohkan, pengiriman petikemas impor dari pelabuhan Tanjung Perak ke gudang importir menjadi terhambat. Padahal, sekitar 70 persen barang impor Jatim merupakan bahan baku untuk industri.

Karena itu, ia berharap, terhambatnya akses jalan di kawasan Porong bisa segera terselesaikan. (*/rit)