HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah akan memberikan insentif berupa penambahan bagi hasil (split) hingga 49% bagi kontraktor bagi hasil (KPS) gas bumi yang berminat mengalokasikan produksi gasnya untuk pasar domestik.

"Insentif itu diperlukan KPS mengingat harga gas domestik hanya US$3 per MMBTU sedangkan jika diekspor harganya mencapai US$9 per MMBTU," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, saat membuka diskusi Kebijakan gas Nasional antara kepentingan Domestik, Eskpor, Produsen dan Investasi, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, perhitungan bagi hasil yang selama ini berlaku untuk gas bumi adalah 70% untuk pemerintah dan 30% KPS. "Sekarang pemerintah bersedia menurunkan porsinya hingga 51% dan 49% bagi KPS untuk mendorong penjualan gas ke pasar dalam negeri," katanya.

Insentif serupa, menurut Purnomo sudah pernah dilakukan untuk produksi gas Blok A di Aceh dan Kruwengmane dengan komposisi bagi hasil 51% pemerintah dan sisanya 49% KPS.

Menurut Purnomo, insentif diperlukan mengingat kebutuhan gas domestik meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir sementara pasokannya terbatas.

Dari total 8 billion standard cubic feet per day (BSCFD) produksi gas Indonesia, sekitar 53% diekspor dan hanya 47% saja dialokasikan bagi kebutuhan dalam negeri. Hal itu didorong oleh mekanisme pasar dimana harga gas di pasar internasional lebih tinggi ketimbang di dalam negeri. Akibatnya, kesenjangan antara kebutuhan gas domestik dengan pasokan kian bertambah besar, kata Purnomo.

"Dengan adanya insentif itu maka diharapkan kebutuhan gas domestik pada tahun-tahun mendatang akan bisa dipenuhi," katanya.

Optimisme Purnomo itu didukung pula dengan akan beroperasinya proyek pipanisasi gas dari Pagardewa Sumatera Selatan ke Jawa pada Maret atau April mendatang, sehingga akan ada penambahan pasokan gas ke Pulau Jawa sebesar 750 MMBTU per hari atau setara dengan 5 juta ton LNG per tahunnya.

"Selain itu juga akan ada tambahan pasokan gas dari sisa ekspor gas Lapangan Tangguh pada 2008 meski sejauh ini belum ada respon untuk calon pembelinya," demikian Purnomo. (*/cax)