HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Kalangan industri keramik yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) mengeluhkan keterbatasan pasokan gas dari Perusahan Gas Negara (PGN) meskipun sudah menandatangani kontrak jual-beli dengan BUMN tersebut.

"Banyak industri keramik yang sudah teken kontrak tetapi belum ada gasnya karena dikatakan kekurangan pasokan. Padahal kami sudah beli dengan harga yang cukup tinggi 5 US$ per MMBTU," kata Ketua Umum Asaki, Ahmad Wijaya yang mengadukan masalah tersebut kepada Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro saat berbicara dalam diskusi Kebijakan Gas Nasional antara kepentingan Domestik, Eskpor, Produsen dan Investasi, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sebagai konsumen anggota Asaki sudah berulang kali menyampaikan keluhannya kepada pihak PGN. Namun bukan respon baik yang diterima melainkan ultimatum dari pihak PGN berupa ancaman kenaikan harga atau pasokan gas dihentikan, katanya.

Ia mengatakan, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maka gas merupakan sumber bahan bakar utama yang sangat dibutuhkan oleh industri keramik nasional yang per tahunnya menghasilkan penjualan sekitar Rp11 triliun.

Ahmad Wijaya juga menilai, harga pembelian gas dari PGN sebesar 5 US$ per MMBTU sudah cukup tinggi bila dibandingkan dengan harga di Malaysia yang hanya 3 US$ per MMBTU. "Sementara kualitas maupun kuantitas gas yang diterima sangat minim dibandingkan dengan harga yang dibayarkan," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro dalam kesempatan itu berjanji menyampaikan keluhan Asaki kepada pihak PGN.

Menurut Purnomo, pemerintah tidak bisa intervensi langsung terhadap masalah tersebut karena sudah masuk dalam transaksi bisnis. Namun ia menganjurkan kepada anggota Asaki maupun PGN agar duduk bersama melakukan negosiasi ulang sehingga masalahnya bisa diselesaikan dengan baik.

Purnomo mengakui, harga jual gas di Malaysia memang murah. Tetapi itu bisa terjadi karena disubsidi secara besar-besaran oleh pemerintah.

Sebagai kompensasinya Petronas, perusahaan migas milik pemerintah Malaysia, mendapat beban tanggungjawab sosial yang cukup berat dari pemerintah."Jadi mirip Pertamina zaman Ibnu Sutowo dulu," kata Purnomo. (*/rsd)