HOME » BERITA » Ekonomi Internasional

Kapanlagi.com - Pemerintah Australia tidak akan menghalangi proposal pengambilalihan perusahaan penerbangan nasional Qantas senilai SU$11,1 miliar (AU$8,8 miliar), kata Menteri Keuangan Australia Peter Costello Selasa (06/03).

Costello mengatakan konsorsium swasta yang melakukan penawaran terhadap perusahaan penerbangan itu telah setuju terhadap sejumlah persyaratan sehingga penawaran dapat terus berlanjut.

"Dalam pandangan pengambilalihan mereka telah melakukannya dalam perbuatan yang dapat dilaksanakan secara resmi, saya berkesimpulan bahwa tidak ada keberatan," kata Costello kepada wartawan.

Sebelumnya pada awal bulan lalu, Perdana Menteri Australia John Howard mengatakan, pemerintah Australia tidak akan mengintervensi rencana pelepasan saham swasta di Qantas meski mengkhawatirkan bahwa kesepakatan perjanjian itu akan mengalihkan saham perusahaan penerbangan itu ke tangan asing.

Howard mengatakan, pemerintah menjamin perjanjian itu akan sesuai dengan hukum yang belaku di Australia mengenai kepemilikan asing. Namun hal itu tentu saja tidak dapat mempengaruhi jadi tidaknya pemegang saham menjual saham mereka di Qantas.

Dewan direksi Qantas seluruhnya mendukung penawaran dari konsorsium pimpinan Macquarie Bank Australia, mitra bisnis Qantas, senilai AU$5,6 per saham.

Konsorsium, yang beranggotakan Texas Pacific Group, Onex Kanada dan Allco Finance Froup Australia dan Allco Equity Partners, percaya upaya mereka sejalan dengan persyaratan kepemilikan asing yang berlaku di Australia.

Howard mendapat tekanan untuk menggunakan aturan investasi asing untuk menerapkan persyaratan mengenai bagaimana maskapai itu beroperasi mengingat perjanjian itu akan membawa pada pemangkasan tenaga kerja dan pelayanan regional.

Namun ia mengatakan, pemerintah akan menghadapi balasan dari masyarakat bisnis jika melakukan intervensi dalam penjualan.

"Poin yang telah saya jelaskan berulangkali adalah bahwa pada akhirnya anda tidak dapat mempunyai suatu situasi dimana pemerintah memutuskan jadi tidaknya orang yang mempunyai saham di perusahaan tertentu," kata Howard. (*/rit)