HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Kunjungan Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont ke wilayah konflik di selatan pada, Rabu (21/03), disambut dengan tiga kasus pembunuhan terbaru dan pembakaran sebuah sekolah.

Sejumlah orang yang dicurigai sebagai gerilyawan menyergap sebuah kendaraan patroli militer di distrik Bacho, provinsi Narathiwat, pukul 5:00, menewaskan seorang serdadu dan melukai dua orang lainnya, beberapa jam sebelum PM Surayud tiba di Pattani dalam suatu kunjungan peninjauan.

Pukul 8:30, Rabu, para penyulut membakar sebuah sekolah umum di Yaha, provinsi Yala, tempat seorang penumpang bis diserang pekan lalu dalam suatu penyergapan berdarah yang menewaskan delapan warga Budha.

Pada Selasa malam, dua penjual mainan, yakni seorang laki-laki dan istrinya, ditembak di depan ratusan pengunjung sebuah acara perkawinan di kota Pattani, 730 bagian selatan Bangkok.

Serangan tersebut merupakan aksi teroris terkini dengan sasaran warga Budha dan aparat keamanan di wilayah Thailand paling selatan, yang terdiri dari Narathiwat, Pattani dan Yala di mana lebih dari 2.000 orang menjadi korban meningkatnya kekerasan sejak tiga tahun lalu.

Namun tidak semua serangan itu ditujukan kepada warga Budha di wilayah mayoritas Muslim itu.

Penyerang tak dikenal menyerang sebuah sekolah Islam dengan granat dan senjata sergap di distrik Sabayoi yang bertetangga dengan provinsi Songkhla pada Sabtu, menewaskan dua anak remaja dan menciderai delapan lainnya.

Polisi Thailand sebelumnya menuduh serangan itu dilakukan oleh para gerilyawan yang bermaksud mengobarkan kebencian antara komunitas Budha dan Muslim, namun PM Surayud menjauhkan diri dari tuntutan itu.

"Masih belum ada kesimpulan yang jelas tentang siapa di balik penyerangan terhadap sekolah itu," kata Surayud.

PM Surayud mengatakan, pihaknya akan mempercepat investigasi terhadap serangan ke sebuah kendaraan penumpang di Yaha, Yala, pekan lalu. Pembunuhan atas para penumpang tak bersalah itu menimbulkan protes di beberapa kota di utara dan timurlaut Thailand.

Perdana Menteri tersebut kini menghadapi meningkatnya kritikan baik dari kelompok liberal maupun kelompok garis keras karena kegagalannya dalam mengendalikan situasi di kawasan itu.

Sementara kelompok garis keras menuntut agar Surayud, yang juga mantan kepala staf angkatan darat, harus tegas terhadap para gerilyawan, kelompok pegiat hak asasi manusia (HAM), dan para pemikir, mengklaim bahwa dia gagal memenuhi janjinya untuk menciptakan keadilan di kawasan itu dan mempetanggungjawabkan kesalahan masa lalu.

November lalu, Surayud menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekejaman masa lalu yang dilakukan semasa pemerintahan mantan PM Thaksin Shinawatra, yang ditumbangkan oleh kudeta militer pada 19 September silam.

Dia juga berjanji untuk mengakhiri "budaya kebal hukum", meneliti kasus hilangnya sejumlah orang yang diduga sebagai gerilyawan dan memperkenalkan dialek Melayu sebagai bahasa kerja.

Lembaga Pengawas HAM yang berkedudukan di Amerika Serikat melansir sebuah laporan pada Selasa yang menyoroti 22 kasus penghilangan orang yang hingga kini belum diselidiki dan menuduh pemerintah gagal menyeret rejim pemerintahan ke pengadilan karena penyalahgunaan wewenang di masa lalu.

Beberapa analis mengatakan, selama penduduk Muslim setempat belum merasakan keadilan dan jaminan keamanan, pemberontakan akan terus terjadi.

Wilayah Thailand paling selatan dulunya merupakan sebuah kesultanan Islam yang merdeka yang disebut sebagai Pattani, sebelum kawasan itu dicaplok Bangkok tahun 1786. Dan kemudian wilayah itu di bawah kekuasaan birokrasi Thailand pada 1902.

Perjuangan separatis di wilayah selatan itu dipicu oleh keadaan penduduk setempat yang merasa dikucilkan oleh pemerintah Thailand baik di bidang agama maupun budaya.

Lebih dari 80 persen dari dua juta jiwa di tiga provinsi menyebut dirinya sebagai Muslim keturunan Melayu yang memiliki hubungan kultural lebih erat dengan negara jiran Malaysia ketimbang Thailand yang mayoritas beragama Budha. (*/lpk)