HOME » BERITA » Politik Internasional

Kapanlagi.com - Perdana Menteri Thailand Surayud Chulanont, yang menyatakan rujuk bangsa di wilayah resah selatan adalah pengutamaannya, Rabu (21/03), memerintahkan penambahan polisi dan pegawai negeri dikirim ke daerah itu.

Surayud mengeluarkan perintah tersebut dalam perjalanan ke Pattani, satu dari tiga propinsi tempat lebih dari 2.000 orang tewas dalam tiga tahun pemberontakan, saat negara itu menuntut pemerintah menerapkan kebijakan lebih keras di daerah tersebut.

"Kami memunyai tingkat masalah untuk dipecahkan, dari keterbatasan anggaran sampai petugas, yang melibatkan pegawai negeri dan polisi, sehingga saya memerintahkan mereka menambah anggota dan melakukan pengetatan," kata Surayud kepada wartawan sesudah rapat keamanan.

Tapi, Surayud mengulang pernyataannya bahwa ia tidak akan mengikuti kebijakan keras Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang digulingkan dalam kup tentara tak berdarah pada September 2006.

"Kami hanya teguh pada perdamaian, bukan kekerasan," katanya.

Dalam beberapa hari sesudah menjabat, Surayud minta maaf atas pelanggaran oleh pasukan keamanan di ketiga propinsi paling selatan itu, tempat 80 persen warganya suku Malayu Muslim dan tidak berbicara Thai sebagai bahasa pertama.

Tapi, dorongannya untuk perundingan dan pengakuan resmi lebih besar atas kebudayaan dan bahasa Malayu membuatnya berbenturan dengan banyak orang di Thailand, yang sebagian warganya beragama Budha dan menolak kesepakatan dalam bentuk apa pun.

Kejadian seperti penyergapan pekan lalu atas bus mini, yang menewaskan delapan warga Budha, kian meningkatkan tekanan untuk penumpasan dan balas dendam lagi.

Surayud membantah tuduhan Human Rights Watch, yang berpusat di New York, bahwa pasukan keamanan Thai "menghilangkan" warga Muslim di wilayah itu dalam upaya sengaja menumpas pemberontakan, yang kian meningkat.

"Kami tidak memunyai kebijakan seperti itu. Yang kami lakukan adalah membereskan kekacauan warisan pemerintah sebelumnya," katanya kepada wartawan.

Dalam laporan 69 halaman dilansir Selasa, Human Rights Watch merinci 22 perkara tak terpecahkan, dengan bukti kuat menunjukkan bahwa pasukan keamanan bertanggung jawab, sebagian besar dari mereka saat Thaksin berkuasa.

Jumlah nyata diduga jauh lebih tinggi, karena banyak keluarga sangat takut berbicara bebas akiabt takut pembalasan, tambahannya.

Sekitar 10.000 polisi dan 20.000 tentara berada di daerah itu, bekas kesultanan mandiri Melayu, yang dicaplok Thailand seabad lalu, kata pejabat keamanan Thai.

Tapi, pimimpin tentara Jenderal Sonthi Boonyaratglin mengatakan kepada televisi tentara Saluran 5 bahwa hanya separuh tentara bertugas meronda.

Setengah lagi mengerjakan tugas kantor, katanya.

Kunjungannya Surayud itu terjadi dua hari setelah kepala Sonthi berkunjung ke propinsi tetangganya, Yala, untuk menemui pejabat keamanan setempat.

Kekerasan di sepanjang perbatasan Thailand selatan dengan Malaysia tersebut meningkat tajam sejak Sonthi merebut kekuasaan dalam kudeta enam bulan lalu.

Pemerintah menawarkan serangkaian prakarsa perdamaian, namun hanya mendapat sedikit kemajuan dalam mengenali tokoh di balik kekerasan, yang tak pernah mengaku bertanggungjawab atas serangan apa pun dan di mana pun.

Lebih dari 2.000 orang tewas sejak pemberontakan itu meletus tiga tahun lampau, namun serangan semakin meningkat, termasuk pembantaian atas sembilan warga Budha pekan lalu. (*/lpk)