HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram mengatakan sebaiknya terdapat target jumlah kredit yang dapat disalurkan dari perbankan untuk program relaksasi kredit kepada UKM.

"Supaya indikator keberhasilan program ini jelas tentu harus ada target dari masing-masing bank. Perbankan bisa memberikan target berapa jumlah kredit, dan berapa nantinya peningkatan kredit dari sebelumnya," kata Agus Muharram yang dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Dengan adanya target jumlah kredit dari perbankan ini, lanjut Agus, juga dapat menjadi indikator untuk menjawab keraguan para pengamat ekonomi dan pengamat perbankan tentang keberhasilan program kebijakan relaksasi kredit ini.

Mengenai penentuan jumlah target kredit UKM, Agus mengatakan hal itu diserahkan kepada masing-masing perbankan.

"Tergantung bank, karena yang menilai mereka. Bank bisa memperkirakan jumlah kredit melalui data yang mereka punya. Dari data itu mana kreditor dengan tiga syarat kredit yang bisa dipenuhi, bisa mereka bagi atau cluster, maka ketemua angka target jumlah kredit relaksasi," jelas Agus.

Kerjasama koperasi

Agus menambahkan untuk memperluas penerima kredit, perbankan juga perlu mengadakan kerjasama dengan koperasi yang mempunyai anggota dengan rekam jejak (track record) kredit yang bagus.

Dia mengatakan selama ini koperasi hanya bekerjsama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk meminta dan menyalurkan kredit kepada para anggotanya.

"Perlu didorong adanya `lingkage` perbankan dengan koperasi. Seharusnya bank sudah mulai mendorong supaya koperasi dapat menjadi lembaga intermediasi antara bank dengan anggota koperasinya, terutama kepada level-level koperasi yang mempunyai nasabah dengan track record baik untuk diantarkan ke bank," kata Agus.

Kerjasama perbankan dan koperasi itu menurut Agus diperlukan karena tidak semua bank pemerintah dan bank swasta mempunya kantor cabang sampai ke kabupaten dan hal itu dapat dijangkau oleh koperasi.

"Karena tidak semua bank pemerintah dan bank swasta menjangkau UKM di kabupaten, hanya BRI (Bank Rakyat Indonesia). Kerjasama dengan koperasi penting karena kiperasi dapat menjangkau sampai tingkat kacematan, sehingga sangat luas," lanjut Agus.

Deputi Pembiayaan Kemeneg Kop itu melanjutkan dengan adanya kebijakan relaksasi perkreditan untuk UKM, perbankan akan lebih percaya (prudent) kepada koperasi dan UKM yang berkinerja baik secara lembaga maupun anggota, dan tentunya akan memperluas serta mempermudah jangkuan kredit kepada masyarakat.

"Kami (Kemeneg Kop dan UKM) siap membantu dengan memberikan nama-nama koperasi yang berkinerja baik. Dari tingkat nasional, tingkat provinsi, maupuan tingkat kabupaten. Kami tinggal meminta kepada dinas koperasi tiap daerah," tegas Agus.

Dia menambahkan banyak koperasi tingkat nasional yang berkinerja baik dengan indikator tingkat kredit macet (NPL) nol persen.

"Contoh Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita di Surabaya, Jatim mempunyai NPL nol. Koperasi Kodanua di jakarta juga mempunyai nilai NPL yang kecil," tambah Agus. (*/rit)