HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Seperti halnya pembangunan jalan tol, untuk pembangunan Rumah Susun Sedehana (Rusuna) juga membutuhkan dana talangan dari pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU).

"Dana talangan ini nantinya dapat dipergunakan membebaskan lahan yang akan dipergunakan bagi pembangunan Rusuna," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi di Batam, Jumat, dalam rangka seminar HUTB REI ke-35 bertemakan "Percepatan Pembangunan Rusuna dan Rumah Sederhana Sewa".

Menurut dia, agak sulit apabila seluruhnya dibebankan kepada pengembang termasuk menyediakan tanah di daerah-daerah kumuh, padahal pemerintah yang bertugas membebaskan melalui dana talangan tersebut.

Lukman mengatakan, apabila pembangunan Rusuna sepenuhnya diserahkan kepada pengembang maka harganya menjadi tidak layak lagi karena harga Rusuna dipatok paling tinggi Rp144 juta untuk tipe 36.

Sehingga dalam rangka mewujudkan 1.000 Rusuna dalam waktu lima tahun atau harus terwujud 200 rusuna dalam setahun membutuhkan semacam dana talangan dari pemerintah menyediakan tanah, paparnya.

Pembangunan rusuna apabila dapat dilaksanakan secara serentak akan memberikan dampak lanjutan (multiplier effect) sampai dengan empat kali lipat pada perekonomian sehingga kebijakan dana talangan itu pasti bermanfaat.

Diakuinya Pedoman Teknis pembangunan Rusuna sudah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan akan memudahkan bagi pengembang untuk PPN dan perizinan tetapi tetap tidak mungkin terlaksana apabila tanahnya mahal.

Saat ini persoalan bank tanah dalam suatu kawasan skala besar masih belum terpecahkan namun melalui dana BLU diharapkan dapat memberikan jalan ke luar apalagi jika pemerintah ingin meremajakan kota.

"Jadi ada semacam penyempitan (bottle neck) dalam mewujudkan program pemerintah sehingga harus ada kontribusi pemerintah di dalamnya tidak sebatas kebijakan hukum," ujarnya.

Sementara itu, menurut Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), M. Yusuf Asy`ari, sebenarnya melalui regulasi pemerintah dengan membebaskan PPN dan biaya perizinan maka biaya membangun Rusuna jauh lebih murah kurang dari Rp5 miliar.

Pengembang juga tidak harus membangun 20 lantai tetapi cukup minimal tujuh lantai regulasi dapat diberikan seperti saat ini sudah ada pengembang di Cawang yang membangun Rusuna tentunya dengan fasilitas pemerintah, paparnya. (*/rsd)