HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Olly Dondokambey, di Jakarta, Senin, menegaskan, proyek pengadaan laptop yang banyak mendapat sorotan, sebenarnya bukan untuk anggota legislatif, tetapi staf sekretariatnya.

"Saya sebetulnya tidak mengikuti perkembangan program atau proyek itu secara detil. Tetapi sejauh yang saya tangkap, itu buat staf anggota DPR RI," kata anggota legislatif dari Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas di Komisi Keuangan, Perbankan, Bappenas dan BPS ini.

Laptop itu untuk mereka yang disebut staf ahli, dipakai untuk mendukung kegiatan kerja anggota legislatif, katanya.

"Kan ada tugas-tugas kesekretariatan anggota DPR RI. Ke sanalah keperluan administrasi kesekretariatan tersebut," tambah Olly Dondokambey.

Sebelumnya secara terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj Andi Yuliani Paris, juga menyatakan, kebutuhan mendesak saat ini bagi anggota DPR RI bukanlah pengadaan laptop, tetapi tambahan anggaran untuk menambah staf ahli.

"Tentang harga laptop yang dianggap mahal, yakni Rp21 juta per unit, menurut saya, untuk mendapat yang bagus sih Rp22 juta. Tetapi saya tidak setuju dengan pengadaan laptop," kata anggota Komisi II ini.

Bagi Andi Yuliani Paris, tambahan anggaran bagi penambahan staf ahli, merupakan kebutuhan mendesak para anggota legislatif sekarang.

"Saat ini setiap anggota dewan rata-rata bekerja pula pada tiga Panitia Khusus (Pansus)," ungkap aktivis perempuan politik ini.

Sementara itu, sorotan dari berbagai pihak atas pengadaan laptop bagi anggota DPR RI terus mengalir, karena menganggap efektivitasnya rendah, karena sebagian besar mereka ini malas membaca, kurang rajin menganalisis berbasis referensi, data maupun informasi.

"Kalau toh memang ada kebutuhan mendesak untuk pengadaan laptop, maka harga laptop yang cukup layak untuk memroses data yang sesuai dengan fungsi dan peranan anggota DPR RI, tidak lebih dari Rp10 juta," kata peneliti dan pengamat Ichsanuddin Nooersy.

Mantan anggota legislatif ini mengemukakan hal itu, terkait proses pengadaan laptop bagi 550 anggota DPR RI dengan harga per unit sekitar Rp21 juta.

Namun bagi Ichsanuddin Nooersy, soalnya bukan pada harga, tetapi tingkat efektivitas dan utilitas.

"Saya yakin, untuk sebagian besar anggota legislatif, efektivitasnya rendah. Ini disebabkan sebagian anggota DPR RI malas membaca, malas menganalisis berbasis referensi, data dan informasi," ungkapnya lagi.

Sementara itu, dalam diskusi tentang "Kontroversi Laptop DPR RI? di Press Room DPR RI, Senayan, Jumat pekan lalu, masalah tersebut juga diungkap.

Dalam diskusi itu diketahui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI segera menggelar lelang tender pengadaan laptop bagi 550 anggota DPR RI pada hari Rabu (28/3) mendatang.

Diskusi itu sendiri menampilkan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Diah Defawati dan anggotanya Safrin Romas, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit serta pakar komunikasi Universitas Gajah Mada (UGM), Roy Suryo.

Kepada pers, Roy Suryo berpendapat, harga laptop per unit Rp21 juta dianggap terlalu mahal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan seorang anggota dewan, karena itu dia minta proses pengadaannya dihentikan dulu. (*/cax)